Apakah Bayi Baru Lahir Otomatis Jadi Peserta JKN? Ini Kata BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Di media sosial ramai pembahasan tentang bayi baru lahir warga negara Indonesia (WNI) otomatis menjadi peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Disebut-sebut kebijakan tersebut mulai berlaku April 2026.

Terkait hal itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan bahwa pendaftaran bayi baru lahir menjadi peserta JKN masih mengacu pada regulasi yang berlaku.

"Saat ini kebijakan mengenai pendaftaran bayi baru lahir menjadi peserta Program JKN masih mengacu pada regulasi yang berlaku," kata Rizzky dalam pesan tertulis yang diterima Health Liputan6.com pada Senin, 6 April 2026.

Regulasi yang dimaksud merujuk pada Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Pasal 16. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa bayi baru lahir wajib didaftarkan ke menjadi peserta Program JKN paling lama 28 hari sejak kelahirannya.

"Bayi yang didaftarkan pada periode waktu tersebut, status kepesertaan JKN-nya akan langsung aktif," kata Rizzky.

BPJS Kesehatan mengatakan siap mendukung terkait integrasi sistem kepesertaan JKN dengan portal layanan publik terpadu (INAku) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb).

"Pada prinsipnya BPJS Kesehatan siap mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi yang berlaku, sesuai dengan masing-masing tupoksinya (tugas pokok dan fungsi)," tutup Rizzky.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan rencana penguatan layanan digital dan integrasi layanan BPJS Kesehatan dalam ekosistem pelayanan publik nasional. Khususnya melalui pengembangan integrasi layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan INAku.

Saat ini, layanan kelahiran dan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam INAku masih berjalan sendiri-sendiri antara fasilitas kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan BPJS Kesehatan.

“Melalui pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI), ini bisa kita satukan dalam satu alur,” kata Widyantini saat bertemu Direktur Teknologi Informasi BPJS Setiaji di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (1/4/2026) mengutip laman resmi Kemenpan RB.

Kunci untuk melakukan integrasi tersebut menurutnya yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai single key yang tervalidasi, dan pertukaran data real-time antar sistem. Dengan itu, proses bisa disederhanakan dari sebelas tahap menjadi empat tahap utama, dan bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).