Menteri Hong Kong Mundur Usai Kebakaran Apartemen Tewaskan 168 Orang

Liputan6.com, Beijing - Pemimpin Hong Kong John Lee menyampaikan permintaan maaf kepada para korban kebakaran mematikan yang menewaskan 168 orang pada November tahun lalu.

Dikutip dari AP News, Jumat (30/10/2026), dia juga mengumumkan pengunduran diri Menteri Perumahan Winnie Ho setelah penyelidikan menemukan kelemahan pengawasan pemerintah terhadap proyek pemeliharaan bangunan yang berkaitan dengan tragedi tersebut.

Kebakaran besar yang melanda kompleks apartemen Wang Fuk Court di wilayah pinggiran utara Hong Kong itu menghanguskan tujuh gedung dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal.

Hampir setahun setelah bencana tersebut, banyak mantan penghuni Wang Fuk Court masih menunggu langkah pemerintah untuk memastikan pertanggungjawaban atas tragedi yang merenggut nyawa orang-orang terkasih sekaligus menghancurkan tempat tinggal mereka. Saat kebakaran terjadi, kompleks apartemen itu tengah menjalani pekerjaan pemeliharaan bangunan.

Dalam konferensi pers pada Kamis, Lee bersama tujuh pejabat tinggi lainnya membungkukkan badan untuk menyampaikan permintaan maaf. Lee mengatakan jumlah korban jiwa dalam tragedi tersebut membuatnya sangat berduka.

“Sebagai kepala eksekutif, saya meminta maaf kepada para korban bencana dan masyarakat, serta berkomitmen menjalankan tanggung jawab saya untuk memimpin pemerintah dengan segenap kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah,” kata Lee.

“Reformasi menyeluruh juga akan dilakukan. Insiden serupa tidak akan pernah dibiarkan terjadi lagi,” ujarnya.

Lee mengatakan Winnie Ho harus memikul tanggung jawab politik atas tragedi tersebut, meskipun penyelidikan tidak menemukan pelanggaran pribadi yang dilakukannya. Ho telah mengundurkan diri pada Rabu.

Sebuah komite independen menemukan sejumlah kekurangan dalam pengawasan yang dilakukan oleh unit pemeriksaan independen di bawah Biro Perumahan, Departemen Bangunan, Departemen Pemadam Kebakaran, serta Departemen Tenaga Kerja.

Lee mengatakan penyelidikan lanjutan selama tiga bulan akan dilakukan untuk menentukan apakah terdapat pegawai pemerintah yang lalai menjalankan tugas mereka.

Ia juga mengumumkan sejumlah langkah perbaikan, termasuk menjadikan praktik pengaturan tender dalam proyek pemeliharaan bangunan sebagai tindak pidana, merombak sistem penanganan pengaduan, serta membentuk sistem data lintas departemen untuk berbagi informasi, seperti catatan pelanggaran.

Pemerintah juga akan membentuk organisasi baru guna memberikan dukungan yang lebih baik kepada warga dalam proyek pemeliharaan bangunan.

Laporan komite independen menyebutkan, bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa puntung rokok yang masih menyala kemungkinan menjadi penyebab kebakaran. Api bermula di atap datar di antara dua unit apartemen di lantai pertama gedung Wang Cheong House.

Komite memperoleh banyak bukti bahwa para pekerja konstruksi merokok di lokasi proyek. Sejumlah puntung rokok dan material yang terbakar sebagian, termasuk kotak kardus, juga ditemukan di atap tersebut.

Menurut laporan itu, penggunaan papan busa, jaring perancah yang tidak tahan api, serta terpal turut mempercepat penyebaran api.

Sebagian besar korban meninggal akibat menghirup asap. Sejumlah jendela tangga darurat diganti dengan panel komposit aluminium yang dapat digerakkan atau papan kayu demi memudahkan pekerjaan para pekerja. Perubahan tersebut memungkinkan asap masuk ke jalur evakuasi.

Selain itu, papan busa buram menutupi jendela sehingga menghalangi pandangan dan memperlambat proses evakuasi. Tidak berfungsinya sistem alarm kebakaran juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya jumlah korban jiwa.

Komite menyatakan terdapat bukti bahwa Will Power Architects Company, konsultan proyek pemeliharaan tersebut, dan Prestige Construction & Engineering Co., kontraktor utama, memangkas biaya dengan mengorbankan standar pekerjaan.

“Tidak diragukan lagi bahwa mereka merupakan pihak utama yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran besar dan tingginya jumlah korban jiwa dalam tragedi tersebut,” demikian bunyi laporan komite.

Laporan itu juga mengungkap keberadaan sejumlah kontraktor terdaftar dan tenaga profesional di bidang bangunan yang tidak melakukan pekerjaan substantif. Mereka hanya diminta meminjamkan nama untuk mengesahkan formulir-formulir wajib secara formal dengan imbalan sejumlah uang.

Praktik tersebut, menurut komite, merupakan bagian dari penipuan yang dilakukan kontraktor dan konsultan swasta terhadap regulator.

“Penipuan berhasil karena praktik regulator sendiri memungkinkan hal itu terjadi,” kata laporan tersebut.

“Ketergantungan regulator pada iktikad baik pihak-pihak yang diawasi membuat bahaya kebakaran yang nyata tidak diselidiki.”

Komite menemukan bahwa unit pemeriksaan independen di bawah Biro Perumahan dan Departemen Bangunan, dua lembaga yang terutama bertanggung jawab mengawasi pekerjaan pemeliharaan di Wang Fuk Court, telah gagal menjalankan tugas pengawasan mereka.

Namun, komite menilai unit pemeriksaan independen tersebut harus memikul tanggung jawab yang lebih besar.

Salah satu kelemahannya adalah tidak melakukan penyelidikan yang semestinya terhadap penggunaan papan busa dan kualitas ketahanan api jaring perancah, meskipun telah menerima sejumlah pengaduan mengenai persoalan tersebut.

Komite juga mencatat bahwa lembaga itu memberi tahu konsultan dan kontraktor terlebih dahulu mengenai jadwal pemeriksaan di lokasi proyek.

Selain itu, laporan tersebut menemukan banyak indikasi adanya pengaturan tender dan pelanggaran lain yang berkaitan dengan proyek pemeliharaan Wang Fuk Court.

Penyelidikan komite ini terpisah dari proses penyidikan pidana. Sebelumnya, kepolisian dan otoritas antikorupsi telah mendakwa tujuh orang dan dua perusahaan, yakni Will Power dan Prestige, atas sejumlah pelanggaran, termasuk pembunuhan akibat kelalaian dan konspirasi untuk melakukan penipuan terkait kebakaran tersebut.

Otoritas menuduh kedua perusahaan bersama sejumlah terdakwa bersekongkol menipu para pemilik apartemen dengan menyembunyikan catatan perkara hukum sebelumnya dari perusahaan yang kemudian memenangkan proyek renovasi.

Nilai kontrak proyek tersebut mencapai lebih dari 300 juta dolar Hong Kong atau lebih dari USD 38 juta.

Korban Masih Tuntut Keadilan

Kantor Urusan Hong Kong dan Makau China menyatakan penanganan pemerintah Hong Kong terhadap tragedi tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab serta visi pemerintahan yang mengutamakan masyarakat dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Kantor penghubung pemerintah pusat China di Hong Kong juga menyampaikan pujian terhadap pemerintah setempat.

Namun, tanggapan berbeda datang dari para korban dan warga yang terdampak kebakaran.

Phyllis Lo, yang kehilangan ibunya dalam tragedi tersebut, mengatakan dirinya melihat adanya kemajuan dalam penanganan kasus. Meski demikian, ia menilai keadilan belum terwujud.

Menurut Lo, persidangan pidana hingga kini belum dimulai. Ia juga menilai pengunduran diri seorang pejabat tinggi saja tidak cukup untuk memenuhi tuntutan pertanggungjawaban.

“Dia tidak dipecat. Dia mengundurkan diri atas kemauannya sendiri,” kata Lo.

Ia menambahkan, permintaan maaf dari para pejabat datang terlambat, meskipun menurutnya hal itu tetap lebih baik daripada tidak ada permintaan maaf sama sekali.

Sementara itu, Dorz Cheung, warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran, mengaku marah karena konferensi pers tersebut dinilainya lebih banyak berfokus pada langkah-langkah pemerintah ke depan.

Menurut Cheung, jika pemerintah ingin warga melanjutkan hidup setelah tragedi tersebut, sejumlah persoalan yang masih mereka hadapi harus diselesaikan terlebih dahulu. Salah satunya adalah persoalan pajak terkait pembelian rumah baru.

Ia menggambarkan konferensi pers itu seolah hanya menghasilkan tiga pesan utama: permintaan maaf, janji untuk bekerja lebih baik dan mencegah kejadian serupa, serta pengunduran diri seorang menteri.

“Perasaannya persis seperti yang dikatakan seorang warga lainnya—konferensi pers itu hanya memiliki tiga hal yang bisa diambil: maaf, saya akan berbuat lebih baik, dan ini tidak akan terjadi lagi. Seorang menteri telah mengundurkan diri … Apa lagi yang kalian inginkan?” kata Cheung.