Filipina Protes Sanksi China terhadap Menteri Pertahanannya

Liputan6.com, Manila - Pemerintah Filipina pada Jumat (12/6/2026) menyatakan bahwa penerapan sanksi oleh China, termasuk larangan masuk terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Gilberto Teodoro Jr., berpotensi semakin memperburuk hubungan kedua negara. Sementara itu, Teodoro menegaskan akan terus membela kepentingan negaranya dari agresi Beijing.

Kementerian Luar Negeri China di Beijing pada Kamis (11/6) mengumumkan bahwa Teodoro dan keluarganya dilarang memasuki wilayah China, termasuk Hong Kong dan Makau, atas apa yang disebut sebagai "pernyataan-pernyataan tidak bertanggung jawab" yang dinilai merugikan kepentingan Beijing.

Pemerintah China juga melarang individu maupun organisasi di negaranya melakukan transaksi apa pun dengan Teodoro dan keluarganya "demi menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China".

Teodoro, yang ditunjuk Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. sebagai menteri pertahanan pada Juni 2023, merupakan salah satu pengkritik paling vokal terhadap tindakan China di Laut China Selatan yang disengketakan maupun terhadap Taiwan.

Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan bahwa penerapan sanksi merupakan hak prerogatif China, namun Filipina memandang langkah tersebut "sebagai tindakan tidak bersahabat yang semakin mempersulit hubungan bilateral".

"Langkah-langkah seperti ini tidak berkontribusi dalam membangun kepercayaan bersama, mengelola perbedaan secara bertanggung jawab, maupun menciptakan kondisi yang diperlukan untuk keterlibatan konstruktif antara kedua negara," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina.

Teodoro menegaskan akan terus menjalankan tugasnya untuk Filipina. Dalam pernyataannya, ia pun mengatakan bahwa sanksi dari China tersebut menegaskan "apa yang mereka lakukan terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kebenaran mengenai tipu daya mereka".

China sebelumnya telah menjatuhkan sanksi terhadap seorang mantan senator Filipina tahun lalu, serta terhadap sejumlah pejabat Amerika Serikat (AS) dan Eropa pada masa lalu, atas tindakan yang menurut Beijing bertentangan dengan kepentingan dan kebijakan China, termasuk terkait isu hak asasi manusia.

Mantan senator Filipina, Francis Tolentino, merupakan penggagas dua rancangan undang-undang yang menegaskan kembali cakupan wilayah maritim Filipina dan hak negara itu atas sumber daya, termasuk di Laut China Selatan. China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan yang disengketakan tersebut sebagai miliknya.

Marcos kemudian menandatangani kedua rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang.

Tahun lalu, Teodoro menyebut klaim luas China di Laut China Selatan sebagai "fiksi dan kebohongan terbesar" serta secara khusus menyoroti Presiden China Xi Jinping dan para pendukungnya di dalam Partai Komunis China atas apa yang ia sebut sebagai kebijakan agresif dan ilegal Beijing.

"Hal itu disebabkan oleh Xi Jinping dan cara kepemimpinannya yang sewenang-wenang ... yang kemungkinan dapat menghancurkan kepemimpinannya atas partainya di China serta niat baik yang telah dibangun oleh para pendahulunya," kata Teodoro kepada wartawan.

Teodoro mendorong pula penguatan kerja sama pertahanan dan keamanan Manila dengan AS, sekutu lama Filipina berdasarkan perjanjian pertahanan. Langkah itu dilakukan antara lain dengan memperluas latihan tempur tahunan bersama pasukan AS yang kini mencakup patroli dan latihan angkatan laut gabungan di Laut China Selatan.

Ia juga mengupayakan perjanjian yang mengatur kunjungan pasukan asing dengan sejumlah negara sahabat, termasuk Jepang, Prancis, Kanada, dan Selandia Baru, yang menurutnya akan membantu meningkatkan daya tangkal terhadap sikap China yang semakin agresif.