Spanyol: Israel Terapkan Strategi Gaza di Lebanon

Liputan6.com, Madrid - Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares mengatakan pada Senin (20/4/2026) bahwa Israel menerapkan strategi militer yang sama di Lebanon selatan seperti yang dilakukan di Gaza, sembari menegaskan bahwa Israel tidak dapat mempertahankan hubungan normal dengan Uni Eropa di tengah pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlangsung.

Albares menjelaskan kepada penyiar publik RTVE bahwa situasi di Lebanon mencerminkan pola mencegah kehidupan normal bagi warga Lebanon, penghancuran infrastruktur sipil, pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, perintah pengusiran paksa terhadap penduduk agar mereka tidak dapat kembali, serta serangan oleh kedua pihak terhadap pasukan PBB di Lebanon.

Semua hal tersebut, menurut sang menteri, menunjukkan bahwa Israel berupaya menguasai sebagian wilayah negara berdaulat.

"Ini akan sangat serius bagi stabilitas Timur Tengah dan juga bagi keamanan Israel sendiri," kata Albares seperti dikutip dari TRT, seraya memperingatkan bahwa Israel sedang membawa Timur Tengah menuju perang yang berkepanjangan.

Ia juga kembali menegaskan dorongan Spanyol agar Uni Eropa menangguhkan Perjanjian Asosiasi dengan Israel, yang akan ia sampaikan dalam pertemuan para menteri luar negeri pada Selasa (21/4).

Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel adalah dasar hukum utama yang mengatur hubungan bilateral antara Uni Eropa dan Israel. Perjanjian ini ditandatangani di Brussels pada 20 November 1995 dan mulai berlaku secara penuh sejak 1 Juni 2000.

"Israel harus memahami bahwa mereka tidak dapat memiliki hubungan yang normal ketika hak asasi manusia dilanggar secara terang-terangan," tambahnya.

Berbicara mengenai konflik regional yang lebih luas, Albares menyatakan bahwa Spanyol tidak akan berpartisipasi dalam operasi militer apa pun di Selat Hormuz, di mana ketegangan masih tinggi meskipun terdapat gencatan senjata sementara antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel.

"Kami tidak akan ikut serta dalam operasi militer apa pun di selat tersebut," ujarnya, seraya menambahkan bahwa Spanyol lebih mengutamakan solusi diplomatik.

Pekan lalu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa Inggris dan Prancis akan memimpin misi multinasional yang "damai dan defensif" untuk melindungi selat tersebut setelah konflik di kawasan berakhir.

Albares menyerukan agar jalur perairan itu kembali menjadi jalur bebas, aman, dan terbuka bagi semua kapal tanpa diskriminasi, namun menegaskan bahwa mekanisme verifikasi di masa depan seharusnya dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia memperingatkan bahwa hubungan Iran–AS semakin berbahaya dan satu-satunya cara mencegah perang yang lebih besar adalah dengan duduk berunding, bukan lanjut konflik militer.