Spanyol Menuju Larangan Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun

Liputan6.com, Dubai - Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez pada Selasa (3/2/2026) menyatakan bahwa pemerintahannya berencana melarang akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi generasi muda dari berbagai dampak berbahaya konten daring.

Pernyataan tersebut disampaikan Sanchez dalam sebuah pidato pada sebuah pertemuan tingkat tinggi di Dubai. Dalam kesempatan itu, ia mengkritik keras perusahaan teknologi terbesar di dunia yang dinilai membiarkan konten ilegal, seperti pelecehan seksual terhadap anak dan gambar deepfake seksual tanpa persetujuan, beredar luas di platform mereka. Menurut Sanchez, pemerintah memiliki tanggung jawab dan tidak boleh terus "menutup mata" terhadap persoalan ini.

"Hari ini, anak-anak kita terpapar pada ruang yang sejak awal tidak pernah dimaksudkan untuk mereka jelajahi sendirian," kata Sanchez seperti dikutip dari Associated Press. "Kami tidak akan lagi menerima hal itu."

Dengan rencana tersebut, Spanyol bergabung dengan sejumlah negara lain, termasuk Australia dan Prancis, yang telah mengambil atau sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk membatasi akses anak di bawah umur ke media sosial.

Pada Januari lalu, Prancis menyetujui sebuah rancangan undang-undang yang melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun. Kebijakan itu membuka jalan agar larangan tersebut mulai berlaku pada awal tahun ajaran baru pada September mendatang. Rancangan undang-undang yang sama juga melarang penggunaan telepon genggam di sekolah menengah atas.

Australia telah mulai menerapkan larangan media sosial pertama di dunia bagi anak-anak di bawah 16 tahun. Pemerintah negara tersebut mengesahkan aturan yang menempatkan tanggung jawab hukum pada platform seperti TikTok, Twitch, Facebook, Snapchat, Reddit, X, dan Instagram jika gagal mencegah anak-anak memiliki akun di layanan mereka.

Sementara itu, Denmark telah memperkenalkan undang-undang serupa yang melarang akses media sosial bagi pengguna di bawah usia 15 tahun. Di Inggris, pemerintah menyatakan bulan lalu bahwa mereka akan mempertimbangkan pelarangan media sosial bagi remaja, seiring dengan pengetatan undang-undang untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya dan penggunaan layar yang berlebihan. 

Sanchez menegaskan bahwa Spanyol akan mewajibkan perusahaan media sosial untuk menegakkan larangan tersebut melalui sistem verifikasi usia yang efektif.

"Bukan sekadar kotak centang, melainkan penghalang nyata yang benar-benar berfungsi," ujarnya.

Saat ini, banyak aplikasi media sosial memang mensyaratkan usia minimum 13 tahun bagi penggunanya, namun penerapannya sangat bervariasi. Dalam praktiknya, pengguna sering kali hanya diminta menyatakan usia mereka sendiri tanpa verifikasi yang memadai.

Menurut keterangan seorang juru bicara pemerintah, larangan di Spanyol ini akan dimasukkan ke dalam rancangan kebijakan perlindungan digital bagi anak di bawah umur yang saat ini sedang dibahas di parlemen. Sanchez menyebutkan bahwa pembahasan tersebut dapat dilakukan secepatnya, bahkan mulai pekan depan.

Namun, belum jelas apakah koalisi pemerintahan sayap kiri pimpinan Sanchez akan memperoleh persetujuan yang diperlukan di parlemen, mengingat pemerintah tidak memiliki mayoritas. Seorang juru bicara partai sayap kanan Vox menilai langkah pemerintah Sanchez bertujuan untuk memastikan tidak ada seorang pun yang mengkritik mereka.

Adapun partai oposisi utama, Partai Rakyat yang berhaluan tengah-kanan, menyatakan bahwa mereka telah mengusulkan pembatasan serupa tahun lalu, yang mengindikasikan kemungkinan dukungan.

Perusahaan media sosial Meta, pemilik Facebook dan Instagram, serta X, tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait rencana tersebut.

Namun, Elon Musk, pemilik X yang juga merupakan miliarder terkaya di dunia, menuliskan sebuah unggahan yang menyebut "Sanchez adalah seorang fasis totaliter sejati", merujuk pada pidato pemimpin Spanyol itu di World Governments Summit di Uni Emirat Arab. 

Dalam pidatonya, Sanchez juga menyampaikan bahwa Spanyol telah bergabung dengan lima negara Eropa lainnya dalam sebuah inisiatif yang ia sebut sebagai "koalisi negara-negara yang bersedia bekerja sama di bidang digital" untuk mengoordinasikan regulasi platform media sosial di tingkat multinasional.

Selain itu, pemerintah Spanyol berencana menjadikan manipulasi algoritma untuk memperkuat penyebaran konten ilegal sebagai tindak pidana. Pemerintah akan meminta pertanggungjawaban para eksekutif perusahaan teknologi jika gagal menghapus konten kriminal dari platform mereka.

"Tidak ada lagi berpura-pura bahwa teknologi itu netral," tegas Sanchez.

Juru bicara pemerintah Spanyol menekankan bahwa kedua langkah tersebut, termasuk larangan media sosial bagi anak di bawah umur dan pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan teknologi, memerlukan persetujuan parlemen untuk dapat mengubah hukum yang berlaku.