Bank Sentral India Pertimbangkan Larang Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Bank sentral India atau Reserve Bank of India (RBI) kembali mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang mengarah pada pelarangan aset kripto. Sikap tersebut terungkap dalam dokumen internal pemerintah yang ditinjau Reuters.

Dalam dokumen tersebut, RBI menegaskan kekhawatirannya terhadap dampak aset kripto terhadap stabilitas keuangan, kedaulatan moneter, serta penggunaan stablecoin yang diterbitkan oleh pihak swasta.

Dikutip dari CoinMarketCap, Kamis (9/7/2026), bank sentral India mengusulkan agar bank dan lembaga keuangan dilarang memiliki, memperdagangkan, maupun memiliki eksposur terhadap aset kripto dan stablecoin swasta seperti USDT maupun USDC.

RBI menilai langkah tersebut penting untuk menjaga agar aset digital tetap berada di luar sistem keuangan yang diatur regulator. Dengan begitu, potensi risiko terhadap sektor keuangan dapat ditekan.

Selain aset kripto secara umum, RBI juga memberikan perhatian khusus terhadap stablecoin. Menurut bank sentral, stablecoin yang dipatok terhadap mata uang asing berpotensi mengganggu kedaulatan moneter India.

Sementara itu, stablecoin yang dipatok terhadap rupee dinilai dapat memengaruhi pendapatan pemerintah dari penerbitan mata uang fiat serta berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan, terutama ketika terjadi gejolak ekonomi.

Meski kembali mendorong pelarangan kripto, India hingga kini belum secara resmi melarang perdagangan aset digital. Namun, industri kripto masih berada di wilayah abu-abu dari sisi regulasi.

Sejumlah bank besar di India juga diketahui menghindari keterlibatan langsung dengan aset kripto setelah berulang kali menerima peringatan dari RBI, meskipun belum ada aturan yang secara eksplisit melarang transaksi aset digital.

Di sisi lain, otoritas pajak India juga menyampaikan kekhawatiran terkait semakin sulitnya melacak transaksi kripto. Kondisi ini terutama terjadi pada transaksi yang dilakukan melalui bursa kripto luar negeri, perdagangan peer-to-peer (P2P) menggunakan rupee, maupun dompet kripto pribadi (self-custody wallet).

Departemen pajak India mengungkapkan, kurang dari seperempat dari sekitar 645.000 individu yang melakukan transaksi kripto sepanjang 2023 melaporkan aktivitas tersebut dalam surat pemberitahuan pajak mereka.

Saat ini, India mengenakan pajak sebesar 30% atas keuntungan investasi kripto. Namun, menurut pejabat setempat, kepatuhan wajib pajak masih menghadapi tantangan akibat penggunaan platform luar negeri, perbedaan valuasi aset, serta belum jelasnya kepemilikan sejumlah aset digital.