Korea Selatan Tunjuk Swasta Kelola Aset Kripto Sitaan

Liputan6.com, Jakarta - Korea Selatan mengambil langkah baru dalam pengelolaan aset digital hasil tindak kejahatan. Kepolisian Nasional Korea Selatan (National Police Agency/NPA) berencana menunjuk perusahaan kustodian swasta untuk menyimpan dan mengelola aset kripto yang disita selama proses penyelidikan.

Kebijakan tersebut diambil untuk meningkatkan keamanan sekaligus mengurangi risiko kehilangan maupun salah kelola aset digital yang kini semakin sering ditemukan dalam berbagai kasus kejahatan keuangan.

Mengutip CoinMarketCap, Selasa (7/7/2026), Kepolisian Nasional Korea Selatan saat ini tengah mengevaluasi proposal dari tujuh perusahaan yang mengikuti proses seleksi.

Ketujuh perusahaan tersebut adalah BDACS, KODA, KDAC, Upbit Custody, Hecto Wallet One, DSRV, dan AhnLab Blockchain Company. Para peserta berasal dari berbagai bidang, mulai dari perusahaan kustodian aset digital hingga penyedia teknologi blockchain.

Nilai kontrak pengelolaan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 200 juta won.

Meski nilainya relatif kecil, kontrak tersebut dinilai memiliki nilai strategis yang tinggi. Perusahaan yang terpilih akan memperoleh pengakuan atas kemampuan operasional dan sistem keamanannya, sehingga berpotensi membuka peluang kerja sama dengan lebih banyak lembaga pemerintah di masa depan.

Selama ini, aset kripto hasil sitaan disimpan dalam dompet digital yang dikendalikan langsung oleh kepolisian. Model tersebut dinilai memiliki sejumlah risiko, mulai dari potensi pencurian, kehilangan aset, hingga fluktuasi harga yang dapat memengaruhi nilainya selama proses hukum berlangsung.

Melalui kerja sama dengan kustodian swasta yang telah diatur regulasinya, kepolisian berharap penyimpanan aset digital dapat dilakukan secara lebih aman dan profesional, termasuk melalui perlindungan asuransi serta sistem pengelolaan yang lebih baik.

Langkah tersebut sejalan dengan tren global yang mulai melibatkan perusahaan kustodian khusus untuk menangani barang bukti maupun aset digital hasil sitaan. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai dibandingkan metode penyimpanan konvensional mengingat karakteristik aset berbasis teknologi blockchain yang membutuhkan sistem keamanan khusus.

Korea Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan regulasi kripto yang cukup ketat. Otoritas setempat semakin sering menyita aset digital yang terkait dengan kasus penipuan, perdagangan narkoba, hingga berbagai tindak kejahatan keuangan lainnya.

Penunjukan kustodian swasta diperkirakan tidak hanya berdampak pada penanganan aset sitaan, tetapi juga terhadap perkembangan industri kripto di Korea Selatan.

Perusahaan yang memenangkan kontrak diyakini akan memperoleh reputasi lebih baik di mata pemerintah maupun pelaku industri. Langkah ini juga berpotensi menjadi acuan bagi lembaga negara lainnya, seperti pengadilan dan otoritas pajak, untuk menggunakan layanan kustodian profesional dalam mengelola aset digital.

Di sisi lain, kebijakan tersebut memperlihatkan keseriusan regulator Korea Selatan dalam membangun tata kelola aset digital yang lebih aman, transparan, dan terstruktur.

Analis menilai pendekatan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap ekosistem aset kripto di Korea Selatan. Selain itu, kepastian dalam pengelolaan aset digital juga dinilai mampu menarik lebih banyak partisipasi investor institusi yang selama ini menuntut standar keamanan dan tata kelola yang lebih tinggi sebelum berinvestasi di pasar kripto.