AS Pasang Tarif USD 1 Miliar untuk Jadi Anggota Tetap Dewan Perdamaian Gaza

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan menghendaki negara-negara yang ingin menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian Gaza membayar kontribusi sebesar USD 1 miliar. 

Meski demikian, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa AS tidak berkoordinasi dengan Israel dalam pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Dalam pernyataannya, disebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar akan mengangkat persoalan ini dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Dewan Perdamaian Gaza secara resmi diumumkan oleh Gedung Putih pada Jumat (16/1). Dewan ini akan diketuai langsung oleh Trump dan bertugas mengawasi pemerintahan transisi di Gaza. Struktur dewan mencakup 11 anggota dalam dewan eksekutif, serta sejumlah anggota tambahan lainnya.

Berdasarkan rancangan dokumen yang diperoleh Reuters dan pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg News, pemerintah AS telah menghubungi sekitar 60 negara. Negara-negara tersebut diminta menyumbangkan USD 1 miliar apabila ingin masa keanggotaan mereka di dewan lebih dari tiga tahun.

Masuk dalam daftar dewan eksekutif pendiri adalah utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan menantu Trump, Jared Kushner. Keduanya diketahui berperan dalam perundingan rencana perdamaian. 

Selain itu, mantan Perdana Menteri Inggris Sir Tony Blair, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Sigrid Kaag, serta mantan utusan PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov—yang kini ditunjuk sebagai Perwakilan Tinggi untuk Gaza—turut menjadi bagian dari dewan eksekutif pendiri.

Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel, miliarder Marc Rowan, dan Presiden Bank Dunia Ajay Banga, yang disebut berasal dari Israel, juga masuk daftar dewan eksekutif di Dewan Perdamaian Gaza.

Adapun salah satu anggota dewan eksekutif adalah Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Israel sendiri menentang keterlibatan Turki dalam urusan Gaza.

Kementerian Luar Negeri Yordania menyatakan pada Minggu (18/1) bahwa Raja Abdullah II telah menerima undangan dari Presiden Trump untuk bergabung dengan dewan tersebut. Kantor Presiden Mesir dan Turki mengonfirmasi bahwa kedua negara pun telah menerima undangan serupa.

Para pemimpin Prancis, Jerman, Australia, dan Kanada dilaporkan termasuk di antara pihak yang diundang untuk duduk dalam Dewan Perdamaian Gaza. Demikian pula halnya dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut Dewan Perdamaian sebagai dewan terbesar dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun dan di mana pun.

Trump juga menyatakan bahwa setelah tujuan awal untuk mengakhiri konflik di Gaza tercapai, Dewan Perdamaian akan diperluas untuk menangani konflik di wilayah lain. Dalam wawancaranya dengan Reuters pekan ini, ia mengatakan bahwa dewan perdamaian akan dimulai dari Gaza dan kemudian menangani konflik-konflik lain seiring kemunculannya.

Pekan lalu menandai dimulainya fase kedua dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang pertama kali diumumkan pada September lalu. Gencatan senjata yang rapuh mulai berlaku pada Oktober 2025, namun wilayah Gaza masih mengalami insiden kekerasan mematikan. Israel dan Hamas saling menuduh telah melanggar kesepakatan damai.

Gedung Putih dalam kesempatan yang sama mengonfirmasi pula bahwa Mayor Jenderal Jasper Jeffers akan memimpin Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Pasukan ini bertanggung jawab atas operasi keamanan, demiliterisasi, serta pengiriman bantuan kemanusiaan secara aman di Gaza.