Banjir Dahsyat Nepal Sisakan Duka, 5.000 Orang Masih Hilang

Liputan6.com, Kathmandu - Lebih dari 5.000 orang masih hilang setelah banjir dahsyat menerjang perbatasan China-Nepal bulan lalu. Namun, bagi keluarga korban, penderitaan tidak berhenti pada hilangnya anggota keluarga. Mereka kini menghadapi persoalan hukum karena di Nepal, orang yang dinyatakan hilang baru dapat dianggap meninggal setelah 12 tahun.

Aturan tersebut membuat keluarga kesulitan mendapatkan akta kematian, padahal dokumen itu diperlukan untuk mengakses kompensasi bencana, mengurus pengalihan properti, hingga persoalan warisan. Pasal 40 Kitab Undang-Undang Sipil Nepal memang memberikan sejumlah pengecualian, tetapi tidak memiliki ketentuan khusus untuk bencana seperti banjir yang terjadi bulan lalu.

Dikutip dari BBC, Rabu (7/10/2026), di tengah ketidakpastian itu, keluarga korban mulai melakukan ritual pemakaman meski tanpa jenazah.

Di Kuil Pashupatinath, di tepi Sungai Bagmati, Kathmandu, Madan Lal Lawat bergabung dengan keluarga lain untuk mengenang orang-orang tercinta yang hilang setelah banjir dahsyat menerjang perbatasan China-Nepal bulan lalu.

Dalam tradisi Hindu, ketika jenazah tidak dapat ditemukan, keluarga dapat membuat simbol jasad dari rumput suci yang disebut kusha. Simbol tersebut digunakan untuk mewakili orang yang meninggal sehingga keluarga tetap dapat menjalankan ritual terakhir.

Dengan lebih dari 5.000 orang masih dinyatakan hilang dan pemerintah telah mengakhiri operasi pencarian dan penyelamatan, ritual tersebut menjadi satu-satunya cara bagi orang-orang seperti Lawat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada keluarga mereka.

Lima kerabat Lawat, termasuk saudara laki-lakinya, terseret derasnya arus banjir dan hingga kini masih hilang. Lawat selamat karena saat bencana terjadi, ia sedang mengemudikan bus di luar desanya, Betrawati.

Informasi terakhir yang didengar Lawat dari para penyintas menyebutkan bahwa saudaranya, Mangal, meninggal saat berkeliling dari rumah ke rumah untuk memperingatkan warga agar meninggalkan daerah tersebut.

“Saya tidak tahu bagaimana harus memulai kembali. Polisi mengatakan mereka masih mencari jenazah, tetapi saya tidak yakin mereka akan pernah ditemukan,” kata Lawat.

Ia tidak meragukan bahwa para kerabatnya telah meninggal.

Namun, secara hukum, nasib mereka jauh lebih rumit. Di Nepal, seseorang yang hilang baru dapat dinyatakan meninggal setelah 12 tahun.

Pasal 40 Kitab Undang-Undang Sipil Nepal memang memberikan sejumlah pengecualian. Namun, aturan tersebut tidak memiliki ketentuan khusus untuk bencana seperti banjir yang terjadi bulan lalu.

Keluarga seperti Lawat mengatakan kepada BBC bahwa mereka kesulitan mendapatkan akta kematian. Kondisi itu berdampak pada berbagai hal, mulai dari akses terhadap kompensasi banjir hingga pengalihan properti dan warisan.

Kerabat korban dapat menerima hingga 25.000 rupee atau sekitar 122 poundsterling untuk biaya pemakaman. Mereka juga berhak mendapatkan sekitar 200.000 rupee atau 981 poundsterling sebagai kompensasi duka untuk kerabat pertama yang meninggal, serta 100.000 rupee atau 491 poundsterling untuk setiap korban tambahan.

Namun, bantuan tersebut baru dapat diberikan setelah keluarga menyerahkan akta kematian.

Akibatnya, ketika keluarga berusaha membangun kembali kehidupan mereka, banyak yang justru terjebak dalam masalah administrasi.

“Dalam situasi bencana saat ini, hukum tersebut sudah ketinggalan zaman,” kata pakar hukum tata negara Bipin Adhikari.

Menurut dia, aturan tersebut awalnya dibuat untuk menangani orang yang pergi ke luar negeri dan tidak pernah terdengar kabarnya selama bertahun-tahun.

“Namun, teknologi sekarang sudah berkembang. Tidak lagi sesulit dulu untuk mengirim atau menerima informasi,” ujarnya.

Bagi Lawat, persoalan hukum tersebut membuat kehilangan yang sudah begitu berat menjadi semakin sulit dihadapi.

Ketika ia mencoba mengurus akta kematian pekan lalu, petugas di kantor pemerintah daerah menolaknya.

“Mereka mengatakan masih membahas masalah akta kematian. Kami tidak yakin harus melakukan apa sekarang. Ada begitu banyak ketidakpastian,” katanya.

Bahkan ketika jenazah ditemukan, proses untuk memastikan identitas korban berlangsung lambat dan penuh tantangan.

Lebih dari 1.400 jenazah telah ditemukan sejauh ini. Namun, Nepal memiliki sedikit pengalaman dalam memproses DNA dalam skala sebesar itu.

Dalam sejumlah kasus, pihak berwenang mengambil sampel DNA sebelum menguburkan jenazah dengan penanda di lokasi pemakaman. Cara tersebut dilakukan jika suatu saat keluarga datang untuk mengklaim jenazah.

Dengan besarnya kerusakan dan jumlah korban, keluarga mengatakan kompensasi sangat mereka butuhkan.

Penilaian terbaru pemerintah Nepal mencatat 7.570 bangunan pribadi rusak atau hancur. Berdasarkan data sensus, bangunan-bangunan tersebut merupakan tempat tinggal hampir 33.000 orang.

BBC mengunjungi desa Lawat, Betrawati, beberapa hari setelah bencana, ketika akses jalan menuju Distrik Rasuwa telah dibuka kembali.

Selama beberapa hari, wilayah tersebut terputus dari Kathmandu dan mengalami kekurangan kebutuhan dasar, termasuk bensin.

Kerusakan di desa itu sangat parah. Permukaan tanah dipenuhi lumpur dan endapan yang telah mengeras. Rekaman banjir menunjukkan sebagian besar desa tersebut tersapu dalam hitungan menit.

Pasar yang sebelumnya ramai sudah tidak terlihat. Sekolah Uttargaya setempat hancur, rumah-rumah tersapu banjir, dan bus sekolah terbalik.

Betrawati berada di antara Rasuwa dan Nuwakot yang dilanda banjir. Wilayah tersebut merupakan bagian dari Pemerintah Kota Bidur, tempat pemerintah memperkirakan lebih dari 3.000 bangunan rusak atau hancur. Jumlah itu merupakan yang terbesar dibandingkan wilayah pemerintahan kota lainnya.

Pemerintah daerah kini mendesak kantor perdana menteri untuk mencari solusi atas persoalan penetapan kematian korban yang masih hilang.

“Semuanya tertahan,” kata Wali Kota Bidur Rajan Shrestha kepada BBC.

Menurut dia, kerabat korban bisa membutuhkan waktu hingga 12 tahun untuk mendapatkan dana yang menjadi hak mereka.

Bagi salah satu negara dengan ekonomi terkecil di Asia Selatan, menyediakan dana kompensasi menjadi tantangan. Jumlah bantuan yang tersedia juga kecil jika dibandingkan dengan skala kerugian.

Pemerintah memperkirakan kerusakan barang-barang pribadi saja mencapai 123 juta poundsterling atau sekitar US$ 165 juta di lebih dari 8.300 rumah tangga.

Angka tersebut menunjukkan rata-rata kerugian sekitar 14.800 poundsterling atau US$ 20.000 per rumah tangga. Namun, angka itu hanya berdasarkan data sensus dan pemodelan, sehingga tidak mencerminkan biaya kerugian yang sebenarnya dialami setiap keluarga.

Besarnya kerugian membuat akta kematian menjadi sangat penting bagi keluarga yang berusaha memulihkan kehidupan mereka setelah bencana.

Shrestha mendesak pemerintah federal segera menyelesaikan persoalan tersebut. Sampai masalah itu teratasi, ia mengatakan pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak.

“Kami memahami penderitaan emosional keluarga yang sudah melakukan ritual pemakaman, tetapi pejabat harus bekerja dalam batas-batas hukum untuk menghindari tanggung jawab di kemudian hari,” ujarnya.

Pemerintah mengatakan kepada BBC bahwa mereka tengah berupaya mencari solusi.

Kantor perdana menteri dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya “menyadari kesulitan” yang mungkin ditimbulkan aturan tersebut bagi keluarga dalam “keadaan luar biasa, termasuk bencana”.

Kementerian Dalam Negeri Nepal mengatakan pemerintah menangani persoalan tersebut secara serius dan siap mengubah undang-undang jika diperlukan.

Persoalan hukum yang dihadapi keluarga muncul ketika Nepal juga harus menghadapi kebutuhan rekonstruksi besar-besaran. Pemerintah memperkirakan biaya pembangunan kembali dapat mencapai 3,6 miliar poundsterling atau US$ 4,8 miliar.

Dalam Sidang Umum PBB di New York, Perdana Menteri Balen Shah mengatakan pembangunan kembali Nepal akan membutuhkan dana lebih dari 10 persen produk domestik bruto (PDB) negara tersebut. Beban itu menjadi tantangan besar bagi perekonomian Nepal.

Puluhan bangunan publik, termasuk sekolah, klinik kesehatan, dan rumah sakit, hancur akibat banjir. Kerusakan juga terjadi pada jalan, jembatan, fasilitas pengolahan air limbah, serta proyek pembangkit listrik tenaga air.

Shah kini mendorong bantuan internasional dalam bentuk hibah, bukan pinjaman baru.

Nepal merupakan salah satu negara dengan emisi gas rumah kaca terendah di dunia, tetapi termasuk negara yang paling rentan terhadap pemanasan global.

“Ketika bencana yang dipicu perubahan iklim menghancurkan infrastruktur negara miskin, jawabannya tidak bisa sekadar berupa pinjaman besar lainnya atau tambal sulam hibah kecil,” kata Shah di hadapan para pemimpin dunia.

Bencana alam besar bukan kali pertama yang harus dihadapi Nepal.

Bagi Tisum Ghale, pengalaman selama sebulan terakhir terasa sangat familiar.

Ia dan keluarganya kehilangan rumah dalam gempa bumi pada 2015 dan menjadi pengungsi selama berbulan-bulan. Mereka akhirnya menetap di Betrawati.

Namun, tempat yang dulu menjadi perlindungan itu kini menjadi lokasi tewasnya 19 kerabat Ghale dalam banjir bulan lalu, termasuk lima saudara perempuannya.

Ghale selamat karena saat banjir terjadi, ia sedang bekerja sebagai pekerja konstruksi di luar desa.

Sekali lagi, ia kehilangan rumah.

“Saya kehilangan segalanya,” katanya.

Hingga kini, Ghale belum menerima kompensasi apa pun. Ia sangat membutuhkan bantuan tersebut setelah rumahnya tersapu banjir. Ia juga harus merawat delapan anak yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya.

Ghale merupakan salah satu dari ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal dan kini tersebar di 37 pusat penampungan di wilayah utara Nepal.

Seperti Lawat dan ribuan keluarga lainnya, Ghale berencana menggelar pemakaman tanpa jenazah orang-orang yang mereka cintai.

Ia berharap hukum pada akhirnya mengakui apa yang sudah ia ketahui: orang-orang yang dicintainya tidak akan pernah kembali.