Inggris-Prancis Sepakati Rencana Pengerahan Pasukan ke Ukraina Jika Damai dengan Rusia Tercapai

Liputan6.com, Paris - Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris dan Prancis telah menandatangani deklarasi niat untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina apabila kesepakatan damai dengan Rusia tercapai. Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan para sekutu Ukraina di Paris.

Starmer mengatakan Inggris dan Prancis berencana membangun pusat-pusat militer di berbagai wilayah Ukraina guna mencegah invasi di masa depan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut pengerahan itu berpotensi melibatkan ribuan personel.

Dalam pertemuan tersebut, para sekutu juga menyepakati perlunya jaminan keamanan yang kuat bagi Ukraina serta mengusulkan Amerika Serikat memimpin pemantauan gencatan senjata. Namun, isu krusial terkait batas wilayah dan garis gencatan senjata masih menjadi bahan pembahasan, dikutip dari BBC, Rabu (7/1/2025).

Rusia sebelumnya berulang kali memperingatkan bahwa keberadaan pasukan asing di Ukraina akan dianggap sebagai “target yang sah”. Hingga kini, Moskow belum memberikan komentar resmi atas pengumuman yang disampaikan di Paris.

Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022 dan saat ini menguasai sekitar 20 persen wilayah negara tersebut. Sejumlah kepala negara dan pejabat tinggi dari apa yang disebut sebagai “Koalisi Sukarelawan” hadir dalam pembicaraan di Paris pada Selasa.

Dalam konferensi pers bersama, Starmer menegaskan deklarasi tersebut membuka jalan bagi kerangka hukum yang memungkinkan pasukan Inggris, Prancis, dan mitra lainnya beroperasi di Ukraina. Menurutnya, kehadiran itu ditujukan untuk mengamankan wilayah udara dan perairan Ukraina, serta memperkuat angkatan bersenjata negara tersebut dalam jangka panjang. Inggris juga menyatakan kesiapannya berpartisipasi dalam verifikasi gencatan senjata yang dipimpin AS.

Negosiator utama AS, Steve Witkoff, mengatakan jaminan keamanan yang berkelanjutan dan komitmen ekonomi yang kuat merupakan kunci bagi perdamaian jangka panjang di Ukraina. Ia menyebut sebagian besar protokol keamanan telah disepakati agar rakyat Ukraina memiliki kepastian bahwa perang tidak akan kembali pecah.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan pertemuan di Paris menghasilkan “langkah maju yang besar”. Namun, ia menegaskan upaya tersebut baru akan dianggap berhasil jika benar-benar mengakhiri perang. Zelenskyy juga mengakui belum ada kejelasan mengenai wilayah yang akan dikuasai masing-masing pihak setelah gencatan senjata.

Macron menyebut sekutu Ukraina telah membuat kemajuan signifikan dan menyepakati jaminan keamanan yang kuat jika gencatan senjata tercapai. Meski demikian, Zelenskyy mengingatkan bahwa kesepakatan damai tetap memerlukan dukungan Rusia, yang sejauh ini masih bersikap tertutup terhadap inisiatif diplomatik terbaru.

Pekan lalu, Zelenskyy mengatakan kesepakatan damai telah “90 persen siap”, sementara 10 persen sisanya—terutama soal wilayah dan jaminan keamanan—akan menentukan masa depan Ukraina dan Eropa. Rusia, di sisi lain, menuntut penarikan penuh pasukan Ukraina dari wilayah Donbas dan menolak kompromi terkait tujuan perangnya.