Hamas Akui Masih Membedah Usulan Trump untuk Akhiri Perang di Gaza

Liputan6.com, Doha - Anggota biro politik Hamas, Mohammed Nazzal, mengatakan kepada Al Jazeera Arabic pada Kamis (2/10/2025) bahwa kelompoknya sedang membahas usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menghentikan perang Israel di Gaza dan akan segera mengumumkan sikapnya.

Nazzal menggarisbawahi bahwa Hamas, sebagai representasi perlawanan Palestina, berhak menyuarakan pandangannya dengan cara yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat Palestina.

"Kami tidak menyikapi (rencana itu) dengan logika bahwa waktu adalah pedang yang diarahkan ke leher kami," kata Nazzal.

Awal pekan ini, Gedung Putih meluncurkan dokumen berisi 20 poin yang menyerukan gencatan senjata segera, pertukaran tawanan yang ditahan Hamas dengan tahanan politik Palestina di Israel, penarikan bertahap Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, serta pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh badan internasional.

Pada Selasa (30/10), Trump memberi Hamas waktu tiga hingga empat hari untuk menyetujui rencana tersebut.

Rakyat Palestina merindukan berakhirnya perang, namun banyak yang percaya usulan Trump itu lebih banyak menguntungkan Israel.

Dalam perundingan sebelumnya, Hamas menegaskan tuntutan penarikan penuh Israel dari wilayah Gaza yang dilanda kelaparan dan menghendaki gencatan senjata permanen, dengan jaminan bahwa keluarga-keluarga yang terusir dapat kembali ke rumah mereka, khususnya di Gaza Utara, tempat serangan Israel semakin intensif.

Sebelumnya pada Kamis, menteri luar negeri Mesir mengatakan negaranya bekerja sama dengan Qatar dan Turki untuk meyakinkan Hamas agar menerima usulan Trump.

Berbicara di Institut Hubungan Internasional Prancis di Paris pada Kamis, Badr Abdelatty menuturkan jelas bahwa Hamas harus melucuti senjata dan Israel tidak boleh diberi alasan untuk melanjutkan serangan di Gaza.

"Jangan beri alasan bagi salah satu pihak untuk menggunakan Hamas sebagai dalih atas pembunuhan gila-gilaan terhadap warga sipil setiap hari. Apa yang terjadi jauh melampaui peristiwa 7 Oktober," kata dia, merujuk pada serangan kelompok Palestina terhadap Israel pada 2023, di mana Israel mengklaim 1.129 orang tewas.

Otoritas kesehatan Palestina mengatakan serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 66.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, namun para ahli meyakini jumlah korban sebenarnya bisa mencapai tiga kali lipat.

"Ini sudah melampaui balas dendam. Ini adalah pembersihan etnis dan genosida yang sedang berlangsung. Jadi cukup sudah," tegas Abdelatty.

Qatar dan Mesir, dua mediator utama, mengatakan rencana Trump masih membutuhkan lebih banyak perundingan terkait elemen-elemen tertentu.

Abdelatty menyebutkan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Qatar dan Turki untuk meyakinkan Hamas agar merespons positif rencana Trump, namun dia tetap sangat berhati-hati.

"Jika Hamas menolak maka akan sangat sulit. Dan tentu saja, kita akan menghadapi eskalasi yang lebih besar. Karena itu kami mengerahkan upaya intensif agar rencana ini bisa diterapkan dan mendapatkan persetujuan Hamas," jelasnya.

Abdelatty menambahkan bahwa meski dia secara umum mendukung usulan Trump untuk Gaza, masih dibutuhkan lebih banyak pembahasan.

"Banyak sekali celah yang harus ditutup; kita butuh lebih banyak diskusi tentang bagaimana mengimplementasikannya, khususnya pada dua isu penting – tata kelola dan pengaturan keamanan," beber Abdelatty. "Kami mendukung rencana Trump dan visinya untuk mengakhiri perang serta perlu melangkah maju."

Saat ditanya apakah dia khawatir rencana Trump bisa berujung pada pengusiran paksa warga Palestina, dia menjawab Mesir tidak akan menerima hal itu.

"Pengusiran tidak akan terjadi, itu tidak akan terjadi karena pengusiran berarti akhir dari perjuangan Palestina," ujarnya. "Kami tidak akan membiarkan itu terjadi dalam keadaan apa pun."

Sementara itu, Gedung Putih mengatakan Trump mengharapkan Hamas menerima usulan Gaza tersebut. Dia menekankan AS bisa memberlakukan konsekuensi jika kelompok itu menolak.

Sejak perang Israel di Gaza dimulai, AS kerap mendorong usulan yang didukung Israel namun kecil kemungkinan diterima Palestina, lalu menyalahkan Hamas sebagai penghalang utama untuk mengakhiri konflik.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas turut menyerukan Hamas agar menerima usulan tersebut.

"Kami mendesak Hamas mengikuti rencana ini, membebaskan seluruh sandera yang tersisa, dan meletakkan senjatanya. Uni Eropa menyerukan kepada pihak-pihak yang punya pengaruh untuk menyampaikan pesan ini kepada Hamas," demikian bunyi pernyataan itu.

Presiden Vladimir Putin juga menegaskan Rusia bersedia mendukung rencana tersebut, namun hanya jika itu mengarah pada solusi dua negara.

Jean-Noel Barrot, menteri luar negeri Prancis, bahkan menyatakan Hamas sudah kalah.

Menurut rencana, anggota Hamas yang berkomitmen pada hidup berdampingan secara damai dan menyerahkan senjata mereka akan diberikan amnesti, sementara yang ingin meninggalkan Gaza akan diberi jalan keluar aman menuju negara penerima.

"Hamas menanggung tanggung jawab sangat besar atas bencana yang dialami rakyat Palestina," ungkap Barrot kepada kantor berita AFP. "Mereka harus menerima fakta bahwa mereka telah kalah dan menyerah."

Para ahli menilai langkah ini serupa dengan upaya Barat di masa lalu untuk membentuk kembali Timur Tengah tanpa memperhatikan masukan dari pihak lokal.

"Dengan perjanjian ini, jelas mereka sedang menawarkan sebuah formula yang sebelumnya sudah mereka coba terapkan di Irak dan menurut saya mereka benar-benar gagal," terang analis politik Xavier Abu Eid kepada Al Jazeera.

Abu Eid menyoroti bahwa keterlibatan tokoh seperti Tony Blair – yang ikut serta dalam perang AS di Irak ketika menjabat sebagai perdana menteri Inggris pada 2003 – dalam usulan Trump menimbulkan kekhawatiran besar bagi banyak pihak di kawasan.

"Fakta bahwa mereka mencoba membawa sekelompok orang asing yang dipimpin oleh seseorang dengan sejarah kelam di kawasan kami, seperti Tony Blair, bukanlah sesuatu yang akan membuat orang merasa antusias," imbuhnya.