12 Desember 2015: Perjanjian Paris Diadopsi, Terobosan Dunia untuk Lawan Perubahan Iklim

Mengutip dari situs United Nations Climate Change, tujuan utama dari Perjanjian Paris adalah menjaga agar kenaikan suhu rata-rata global tetap jauh di bawah 2 derajat Celcius dari tingkat sebelum revolusi industri, bahkan berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius dari tingkat tersebut.

Namun, akhir-akhir ini, pemimpin dunia semakin menekankan pentingnya membatasi pemanasan global pada 1,5 derajat Celcius pada akhir abad ini. Alasannya, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) PBB menyoroti risiko dampak yang jauh lebih parah jika melewati ambang batas 1,5 derajat Celcius, seperti kekeringan yang lebih parah, gelombang panas, dan pola curah hujan yang tak terduga.

Untuk mencapai target pemanasan global 1,5 derajat Celcius, emisi gas rumah kaca harus mencapai puncaknya sebelum tahun 2025 dan turun sebesar 43 persen pada tahun 2030.

Perjanjian Paris menjadi tonggak penting dalam proses multilateral perubahan iklim karena untuk pertama kalinya, semua negara bersatu dalam perjanjian yang mengikat untuk melawan perubahan iklim dan menyesuaikan diri terhadap dampaknya.

Implementasi Perjanjian Paris mengharuskan perubahan besar dalam ekonomi dan masyarakat, didasarkan pada pengetahuan terbaik yang tersedia. Perjanjian ini mengikuti siklus lima tahun di mana berbagai negara meningkatkan ambisi mereka dalam tindakan iklim.

Sejak 2020, negara-negara telah mengusulkan rencana aksi iklim nasional mereka, yang disebut Kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). Setiap NDC bertujuan untuk mencerminkan tingkat ambisi yang lebih tinggi dari versi sebelumnya.

Menyadari perlunya tindakan cepat untuk membatasi kenaikan suhu global menjadi 1,5 derajat Celcius, keputusan yang diambil dalam COP27 mengimbau para pihak untuk meninjau dan meningkatkan target mereka untuk tahun 2030 dalam NDC.

Hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan sasaran suhu Perjanjian Paris pada akhir tahun 2023, dengan mempertimbangkan kondisi nasional yang berbeda.

Perjanjian Paris menetapkan kerangka kerja untuk memberikan bantuan keuangan, bantuan teknis, dan upaya untuk memperkuat kemampuan bagi negara-negara yang memerlukannya.

Perjanjian Paris kembali menegaskan pentingnya negara-negara maju memimpin dalam memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang membutuhkan, sambil juga mendorong kontribusi sukarela dari pihak lain untuk pertama kalinya.

Dukungan keuangan untuk masalah iklim sangat diperlukan untuk dua hal. Pertama, untuk mengurangi emisi yang memerlukan investasi besar, dan kedua, untuk beradaptasi terhadap dampak buruk perubahan iklim yang juga memerlukan sumber daya finansial yang signifikan.

Perjanjian Paris menggarisbawahi visi untuk sepenuhnya mewujudkan perkembangan dan transfer teknologi guna memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Ini membentuk kerangka kerja teknologi yang memberikan panduan lengkap untuk memastikan Technology Mechanism berjalan efektif. Mekanisme ini bertujuan mempercepat transfer dan pengembangan teknologi melalui kebijakan dan implementasinya.

Sebagian negara berkembang tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengatasi tantangan dari perubahan iklim. Itulah sebabnya Perjanjian Paris sangat menekankan peningkatan kapasitas terkait iklim di negara-negara berkembang, dan mengajukan permintaan kepada semua negara maju untuk meningkatkan dukungan mereka terhadap upaya peningkatan kapasitas di negara-negara berkembang.