AS Akhiri Misi Militer di Irak

Liputan6.com, Bagdad - Irak resmi mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat (AS) pada Rabu (30/9). Pengumuman ini menandai berakhirnya pengerahan militer koalisi yang dimulai pada 2014 untuk membantu Irak memerangi ISIS, sekaligus membuka babak baru hubungan keamanan bilateral antara Baghdad dan negara-negara anggota koalisi.

Berakhirnya misi tersebut terjadi saat AS menyelesaikan penarikan pasukannya dari Irak sesuai tenggat 30 September 2026. Penarikan ini mengakhiri misi multinasional selama 12 tahun yang dibentuk setelah ISIS menguasai sebagian besar wilayah Irak pada 2014.

Perjalanan kehadiran militer AS di Irak sendiri jauh lebih panjang. Sejak invasi pada 2003, pasukan AS sempat menduduki Irak, meningkatkan jumlah pasukan hingga mencapai 169.000 personel, dan akhirnya menarik diri pada 2011. Namun, kemunculan kembali ISIS pada 2014 membuat AS kembali mengerahkan pasukan ke negara tersebut sebagai bagian dari operasi antiterorisme.

Setelah bertahun-tahun menjalankan operasi melawan ISIS, peran tempur koalisi secara resmi berakhir pada 2021. Pasukan AS yang tersisa kemudian berfokus pada pelatihan, pemberian nasihat, dan berbagi informasi intelijen sebelum proses penarikan penuh dimulai.

Berikut perjalanan kehadiran militer AS di Irak, dari invasi 2003, penarikan pada 2011, kembalinya pasukan untuk melawan ISIS, hingga berakhirnya misi koalisi pada 2026.

Invasi, Penambahan Pasukan, dan Penarikan Pertama

Kehadiran militer AS dalam jangka panjang di Irak bermula pada 16 Oktober 2002, ketika Kongres AS mengesahkan Resolusi Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer terhadap Irak.

Resolusi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah AS untuk mengerahkan angkatan bersenjata melawan pemerintahan Saddam Hussein atas tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal dan hubungan dengan terorisme.

Pada 19 Maret 2003, Presiden AS George W. Bush mengumumkan Operasi Iraqi Freedom dengan tujuan "melucuti senjata Irak, membebaskan rakyatnya, dan melindungi dunia dari bahaya besar."

Pasukan koalisi memasuki Baghdad pada April 2003 dan menyebabkan pemerintahan Irak runtuh.

Menurut data Government Accountability Office, jumlah pasukan AS mencapai lebih dari 145.600 personel pada bulan tersebut dan bertahan di atas 100.000 personel selama beberapa tahun berikutnya.

Pasukan AS menangkap Saddam Hussein di dekat Tikrit pada 13 Desember 2003. Ia kemudian diadili oleh pengadilan Irak dan dieksekusi pada 30 Desember 2006.

Di tengah meningkatnya konflik sektarian, Bush pada 10 Januari 2007 mengumumkan penguatan strategis yang dikenal sebagai "surge". Langkah itu dilakukan dengan mengerahkan brigade tambahan, sehingga jumlah pasukan meningkat dari 131.500 personel pada akhir 2006 menjadi puncak 169.000 personel pada Agustus 2007.

Pada 17 November 2008, AS dan Irak menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Strategis bersama Perjanjian Status Pasukan atau Status of Forces Agreement (SOFA). Perjanjian tersebut menetapkan mandat bagi pasukan asing untuk meninggalkan Irak.

Pada 14 Desember 2008, dalam konferensi pers bersama, Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki memuji ratifikasi perjanjian tersebut. Bush menyebut kesepakatan itu sebagai "pencapaian besar" dalam konferensi pers yang juga diwarnai aksi seorang jurnalis Irak melemparkan sepatu ke arahnya.

Operasi Iraqi Freedom secara resmi berakhir pada 31 Agustus 2010 dan beralih menjadi Operasi New Dawn. Jumlah pasukan kemudian dikurangi dan mereka ditugaskan untuk memberikan nasihat kepada pasukan domestik.

Pada 12 Desember 2011, Presiden AS Barack Obama dan Maliki menandai berakhirnya kampanye tersebut.

Pasukan AS di Irak kemudian menurunkan bendera satuan mereka di Baghdad pada 15 Desember 2011.

Meskipun perjanjian keamanan bilateral menetapkan 31 Desember 2011 sebagai batas waktu hukum untuk penarikan, konvoi operasional terakhir yang membawa 500 tentara dan lebih dari 100 kendaraan melintasi perbatasan menuju Kuwait hampir dua pekan lebih awal, yakni pada 18 Desember 2011.

Situasi keamanan di Irak memburuk dengan cepat ketika ISIS menyapu wilayah utara dan barat negara tersebut. Kelompok itu merebut kota besar Mosul pada 10 Juni 2014 dan menguasai sekitar sepertiga wilayah Irak.

Setelah Baghdad secara resmi meminta bantuan, Obama mengerahkan personel untuk melakukan penilaian awal pada 16 Juni 2014. Pada 7-8 Agustus, AS mengizinkan serangan udara terbatas dan bantuan kemanusiaan melalui udara untuk membendung serangan terhadap Erbil serta melindungi warga sipil yang terjebak di Gunung Sinjar.

Pada 10 September 2014, Washington membentuk koalisi global yang berkembang menjadi puluhan negara anggota. Koalisi tersebut kemudian secara resmi membentuk Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR) pada 17 Oktober 2014 untuk menjalankan operasi udara antiterorisme dan membantu pasukan darat Irak.

Setelah pertempuran sengit di kawasan perkotaan, pasukan Irak berhasil membebaskan Mosul pada Juli 2017.

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi kemudian secara resmi menyatakan kekalahan ISIS secara teritorial pada 9 Desember 2017 setelah pasukan Irak kembali menguasai wilayah di sepanjang perbatasan dengan Suriah.

Ketegangan regional meningkat tajam pada 27 Desember 2019 ketika serangan roket terhadap fasilitas militer di Kirkuk menewaskan seorang kontraktor AS. Serangan tersebut memicu serangan udara AS terhadap lima instalasi Kata'ib Hezbollah.

Pada 31 Desember 2019, para pengunjuk rasa menerobos perimeter luar kompleks Kedutaan Besar AS di Baghdad.

Pada 3 Januari 2020, serangan AS di luar Bandara Internasional Baghdad menewaskan Komandan Pasukan Quds Iran Qasem Soleimani dan pemimpin milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis. Dua hari kemudian, Dewan Perwakilan Irak mengesahkan resolusi yang tidak mengikat untuk menuntut pengusiran seluruh pasukan militer asing.

Pada 26 Juli 2021, Presiden AS saat itu, Joe Biden, dan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi sepakat mengakhiri operasi tempur pada akhir tahun tersebut.

Koalisi secara resmi mengakhiri peran tempurnya pada 9 Desember 2021. Sekitar 2.500 tentara AS yang masih berada di Irak kemudian hanya menjalankan tugas pelatihan, pemberian nasihat, dan berbagi informasi intelijen.

Negosiasi Transisi dan Rencana Penarikan Terakhir

Dialog keamanan bilateral kembali digelar pada Agustus 2023. Proses tersebut menghasilkan pembentukan Komisi Militer Tinggi pada Januari 2024 untuk menilai ancaman ISIS yang masih ada serta mengevaluasi kemampuan pertahanan domestik Irak.

Pada 17 September 2024, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani mengatakan alasan keberadaan misi tersebut telah berakhir.

"Hari ini, Irak pada 2024 tidak sama dengan Irak pada 2014... Kami telah berpindah dari periode perang menuju periode stabilitas."

Pada 27 September 2024, Washington dan Baghdad menyelesaikan peta jalan penarikan. Fase pertama mengakhiri tugas militer koalisi di seluruh Irak pada September 2025. Sementara itu, fase kedua memungkinkan personel asing memfasilitasi misi melawan ISIS di Suriah dari fasilitas yang ditunjuk di Irak hingga September 2026.

Pada 30 September 2025, Pentagon mengumumkan bahwa AS bersama mitra koalisi akan mengurangi misi militer mereka.

Pada 18 Januari 2026, komisi tersebut mengumumkan bahwa para penasihat koalisi telah sepenuhnya meninggalkan instalasi militer federal, termasuk Pangkalan Udara Ain al-Asad dan markas Komando Operasi Gabungan. Wewenang atas fasilitas tersebut kemudian dialihkan kepada personel keamanan domestik.

Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi mengunjungi Washington pada 14 Juli 2026. Di sana, ia bertemu dengan Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Trump menegaskan bahwa Washington tidak lagi membutuhkan garnisun militer di Irak. Sementara itu, Zaidi mengatakan bahwa setelah 30 September, "tidak akan ada kebutuhan bagi faksi bersenjata mana pun, dan pasukan keamanan kami mampu melindungi wilayah kami."

Baghdad kembali menegaskan 30 September 2026 sebagai "tanggal tetap dan terakhir" untuk mengakhiri misi tersebut setelah pembicaraan antara Zaidi dan Komandan CENTCOM Jenderal Brad Cooper pada 12 Agustus.

Pada 27 September 2026, seorang pejabat Irak mengatakan pasukan asing telah sepenuhnya meninggalkan negara tersebut. Namun, pihak AS tidak mengonfirmasi hal tersebut.

Data korban menunjukkan perbedaan intensitas pertempuran antara pendudukan awal dan misi antiterorisme berikutnya.

Selama kampanye 2003-2011 dalam Operasi Iraqi Freedom, sekitar 1,5 juta personel militer AS bertugas di Irak.

Menurut Defense Casualty Analysis System milik Pentagon, sebanyak 4.418 personel militer AS tewas dan 31.994 lainnya terluka dalam pertempuran.

Dari sisi keuangan, Congressional Budget Office AS melaporkan pada 26 April 2011 bahwa operasi militer tersebut telah menghabiskan sekitar USD 752 miliar dana pembayar pajak.

Sementara itu, selama kampanye 2014-2026 dalam Operasi Inherent Resolve, catatan korban Pentagon mencatat 123 kematian dan 499 personel militer yang terluka dalam pertempuran.

Korban sipil selama berbagai operasi tersebut juga sangat besar.

Dalam dua fase konflik pada 2003 hingga 2024, Iraq Body Count mencatat lebih dari 200.000 kematian warga sipil yang berkaitan dengan konflik.

Menurut Every Casualty Counts, lebih dari 300.000 orang, termasuk warga sipil dan kombatan, tercatat tewas selama periode tersebut.