Klaim Berhasil Tangani Pandemi, Situasi COVID-19 di Korea Utara Masih Jadi Misteri

Pesan beragam ini membingungkan para pengamat, yang berupaya mengetahui mengapa Korea Utara pada akhirnya mengakui adanya wabah COVID-19, tetapi kemudian menerbitkan angka-angka resmi yang hampir mustahil dipercaya.

“Data mereka tidak masuk akal,” kata Christopher Green, spesialis Korea di Leiden University, Belanda. “Kami memiliki banyak kasus perbandingan – dunia telah mengalami ini. Tidak ada alasan untuk menerima “data virus corona Korea Utara) begitu saja”

Hingga Senin, Korea Utara telah melaporkan 3,55 juta kasus yang diduga COVID-19, angka yang mencakup sekitar 14% dari populasi total negara itu. Namun, media pemerintah Korea Utara hanya melaporkan 70 kematian.

Jika data Korea Utara itu dapat dipercaya, negara itu mencatat tingkat kematian COVID-19 0.002% - yang terbaik di dunia sejauh ini.

Sebagai perbandingan, Korea Selatan telah melaporkan tingkat kematian akibat COVID-19 0.13%. Menerapkan tingkat kematian Korea Selatan pada kasus dugaan di Korea Utara akan berarti lebih dari 4.600 orang telah meninggal.

Namun, membandingkan kedua Korea itu kemungkinan tidak akan memberikan hasil yang berarti, karena Korea Selatan memiliki sistem layanan kesehatan yang efisien serta modern dan merupakan salah satu negara dengan tingkat vaksinasi COVID-19 tertinggi di dunia.

Sementara itu Korea Utara belum memulai vaksinasi massal COVID-19 dan sistem layanan kesehatannya tidak memadai, kata Jung Hae-hun, spesialis pengobatan preventif dan penasihat kebijakan COVID-19 bagi pemerintah Korea Selatan.

Korea Utara mencabut pembatasan aturan pergerakan yang diberlakukan di ibu kota Pyongyang setelah penerimaan pertama wabah COVID-19 beberapa minggu yang lalu.

Hal ini dilaporkan media setempat ketika negara yang terisolasi itu mengatakan bahwa situasi virus sekarang terkendali.

Korea Utara telah berada dalam pertempuran sengit melawan gelombang COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak menyatakan keadaan darurat dan memberlakukan penguncian nasional bulan ini.

Akibatnya, memicu kekhawatiran tentang kurangnya vaksin, pasokan medis, dan kekurangan makanan, demikian dikutip dari laman Channel News Asia, Senin (30/5/20220.

Pada Minggu (29/5), pembatasan telah dicabut, kata kantor berita Jepang Kyodo, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya di Beijing.

Seorang juru bicara kementerian unifikasi Korea Selatan yang menangani urusan antar-Korea mengatakan tidak dapat mengkonfirmasi laporan tersebut, karena media pemerintah Korea Utara belum mengumumkan keputusan tersebut.

Laporan Kyodo muncul tak lama setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memimpin pertemuan politbiro untuk membahas revisi pembatasan anti-epidemi, menilai situasi wabah COVID-19 pertama negara itu "membaik".

"Biro Politik memeriksa masalah koordinasi dan penegakan peraturan dan pedoman anti-epidemi secara efektif dan cepat mengingat situasi anti-epidemi yang stabil saat ini," kata media pemerintah Korea Utara, KCNA, Minggu.