KPK Amankan 14 Orang dari OTT BNPB, Sestama Ikut Diciduk

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 14 orang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10/2026).

Hal itu diungkap oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Ia menyebut salah satu pihak yang diamankan dalam OTT adalah Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Dr. apt. Rustian.

"Terkait dengan kegiatan penyelidikan yang KPK lakukan di lingkungan, BNPB, terkonfirmasi bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi," kata Budi.

"Di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta," tambahnya.

Budi menerangkan para pihak tersebut diamankan oleh KPK di beberapa lokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Namun, ia enggan mengungkap detail kronologi penangkapannya.

"Untuk pengamanan para pihak ini dilakukan di Jabodetabek di beberapa lokasi. Untuk detil kronologi peristiwanya seperti apa, termasuk konstruksi perkaranya ini bagaimana, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut," kata dia.

Budi juga tidak menyebutkan lebih detail perihal sosok-sosok yang diamankan selain Sestama BNPB. Ia hanya memastikan seluruh pihak kini sedang diperiksa untuk kemudian ditetapkan status hukumnya.

"Karena malam ini dijadwalkan dilakukan ekspos di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini," kata dia.

"Untuk detail siapa saja, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Yang pasti terhadap 14 orang ini saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, baik dari pihak-pihak di BNPB maupun pihak-pihak swasta yang diduga terkait dengan peristiwa ini," sambung Budi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB wilayah DKI Jakarta, Selasa (13/10/2026).

“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Selasa (13/10/2026).

Berton mengatakan BNPB juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan siap bersikap kooperatif dalam proses hukum tersebut.

“BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH,” katanya.

Ia mengatakan BNPB siap memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai langkah pengawasan internal, pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan pengamanan dokumen.

Di tengah proses hukum tersebut, BNPB meminta seluruh jajarannya tetap fokus menjalankan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan.

BNPB juga mengimbau masyarakat tidak berspekulasi mengenai perkara yang sedang ditangani KPK.

“BNPB menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan pengawasan internal,” ujar Berton.