PBB Kirim Utusan ke Myanmar, Sampaikan Protes Keras ke Junta Militer

Liputan6.com, Yangon - PBB mengatakan kepada pemerintahan atau junta militer Myanmar bahwa rakyat memiliki hak berkumpul dan harus dihormati sepenuhnya. Dalam panggilan telepon, Utusan Khusus PBB Christine Schraner Burgener memperingatkan "segala bentuk tanggapan yang keras kemungkinan akan memiliki konsekuensi yang parah."

Akses ke internet di Myanmar kini telah dipulihkan pada Selasa pagi (16/2) setelah terputus sebelumnya.

Junta secara teratur memblokir sejumlah situs untuk mencoba membungkam perbedaan pendapat sejak kudeta 1 Februari 2021.

Peringatan Schraner Burgener datang selama panggilan telepon Senin kemarin dengan wakil kepala junta Soe Win, kata seorang juru bicara PBB.

Utusan khusus itu menekankan bahwa pemadaman internet "merusak prinsip inti demokrasi".

Tak hanya warga biasa, mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri juga turut bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil di kota utama Yangon, Myanmar.

Sebelumnya, otoritas militer mengumumkan hukuman keras bagi mereka yang menentang para pemimpin kudeta.

Junta mengatakan pihaknya menggulingkan para pemimpin terpilih, termasuk juru kampanye demokrasi lama, Aung San Suu Kyi, karena dugaan kecurangan dalam pemilih umum.

Simak video pilihan di bawah ini: