Di Sela Sidang PBB, Menlu Retno Minta Hentikan Kebencian pada Islam

Sebelumnya draft tersebut telah dibahas dan disepakati di Jakarta tanggal 29-30 Juli 2019 pada Pertemuan Pertama Kelompok Kerja OKI untuk Perdamaian dan Dialog.

Negara OKI turut memberi apresiasi besar atas kepemimpinan serta prakarsa Indonesia untuk jadi tuan rumah pertemuan pertama Kelompok Kerja OKI.

Inisiatif Indonesia tersebut lahir dari keprihatinan semakin banyaknya tindak kekerasan yang didasarkan pada sentimen primordial, termasuk tragedi di Christchurch, Selandia Baru. 

“Dokumen Rencana Aksi tersebut digunakan sebagai acuan bagi aksi dan kerja sukarela negara OKI dalam mengatasi Islamophobia di dunia dewasa ini” kata Menlu RI, Retno Marsudi.

Menteri Luar Negeri Indonesia menegaskan negara OKI akan membawa dua pesan penting pada pengesahan rencana kerja tersebut.

Pertama, konsolidasi komunitas Muslim untuk menegakkan nilai Islam yang damai dan toleran.  

“Kita semua pemimpin negara Islam harus memastikan bahwa tidak ada ruang sekecil apapun bagi kelompok radikal yang dapat berkembang di masyarakat kita” tegas Retno. 

Kedua, Negara Islam harus mempromosikan wajah Islam yang sesungguhnya yaitu Islam yang rahmatan Lil-alamin kepada dunia. Negara OKI harus menjadi mesin untuk mempromosikan keharmonisan antar peradaban baik di forum OKI maupun di forum multiklateral lainnya. 

“Negara OKI harus menyuarakan nilai Islam yang sesungguhnya di setiap ruang dan Gedung PBB ini” tutup Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia.

Menlu Retno bersama dengan Sekjen OKI memimpin pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri 19 negara OKI.

Pembentukan Contact Group on Peace and Dialogue (CG-PD) OKI merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo. Digulirkan saat menjadi Tuan Rumah KTT darurat OKI mengenai Al-qudsh Assyarif di Jakarta tahun 2016.

Kemudian, Kelompok Kerja ini disahkan oleh OKI melalui keputusan pertemuan KTM OKI di Abu Dhabi Maret 2019 dan KTT OKI di Mekkah pada Mei 2019 lalu. 

Reporter: Hugo Dimas