ICCA dan PKHAKI Resmi Terbentuk untuk Kembangkan Industri Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi Crypto Consumer Association (ICCA) dan Perkumpulan Konsultan Hukum Aset Kripto Indonesia (PKHAKI) secara resmi dibentuk dan dikukuhkan pada Jumat (1/4/2022).

Pembentukan kedua asosiasi ini merupakan wujud respons terhadap masifnya perkembangan industri aset kripto di kalangan masyarakat Indonesia dan dunia belakangan ini.

Pembentukan ICCA dan PKHAKI ini juga dihadiri dan didukung oleh berbagai tamu kehormatan yaitu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag, Kasan Muhri dan perwakilan Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana.

Menanggapi peresmian ini, Ketua ICCA Rob Rafael Kardinal mengatakan kehadiran ICCA ini merupakan bentuk respons terhadap perkembangan industri aset kripto di Indonesia.

"Kami berharap dengan adanya ICCA tentunya dapat menjadi sarana dan ruang bagi masyarakat yang berinvestasi dan menggunakan aset kripto serta produk turunannya untuk bisa menyuarakan pendapat mereka. Selain itu keberadaan ICCA juga diharapkan dapat mendorong Indonesia untuk bisa menjadi sentra pengembangan kripto di ASEAN dan Asia," ujar Rob Rafael, dalam acara pengukuhan ICCA dsn PKHAKI, di Jakarta, Jumat, 1 April 2022.

Senada dengan Rob Kardinal, Ketua PKHAKI Januardo Sihombing menuturkan, peranan ICCA dan PKHAKI salah satunya membantu memberikan fasilitas perlindungan dalam bentuk regulasi.

"Merebaknya bisnis aset kripto di kalangan masyarakat secara cepat seperti yang sedang terjadi saat ini, menunjukkan tingginya animo dari masyarakat terhadap kripto ini. Tingginya animo masyarakat ini tentunya harus kita fasilitasi dengan perlindungan dalam bentuk regulasi," kata Januardo.

Urgensi terhadap regulasi ini yang kemudian menjadi latar belakang utama pembentukan dari PKHAKI ini.

"Di mana melalui PKHAKI ini kami berharap dapat membantu pemerintah untuk tidak hanya mempercepat proses pembentukan regulasi, namun juga menyuarakan pendapat dan masukan konstruktif untuk membentuk regulasi terkait kripto yang lengkap dan komprehensif," lanjut dia.

PKHAKI juga menyuarakan urgensi pembentukan profesi penunjang aset kripto di dalam bursa di antaranya konsultan hukum aset kripto sebagai bagian dari ekosistem bursa aset kripto yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pelaku usaha termasuk perlindungan terhadap konsumen.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.