Dampak Kerusuhan Prancis: 2.000 Bisnis Terpukul, Utang Melonjak

Liputan6.com, Jakarta - Gelombang kerusuhan dan demonstrasi yang melanda Prancis kian mengancam stabilitas ekonomi negara tersebut. Gejolak sosial yang tak kunjung mereda ini memicu kekhawatiran para investor karena berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, merusak kepercayaan konsumen, serta mengganggu target penghematan anggaran pemerintah. 

Mengutip CNBC, Minggu (25/10/2026), pasar mulai panik setelah pembiayaan utang pemerintah Prancis melonjak ke level tertinggi sejak 2002. Para pengelola investasi kini mencermati apakah gelombang protes berkepanjangan ini akan memperburuk defisit dan memperlambat pemulihan ekonomi.

Lembaga pemeringkat Moody's memang masih mempertahankan peringkat kredit Prancis di level Aa3 per Jumat lalu, tetapi dengan prospek negatif. Moody's menilai perpecahan politik memicu risiko besar terhadap kinerja lembaga legislatif.

"Prospek negatif ini mencerminkan tingginya risiko akibat perpecahan lanskap politik Prancis yang terus mengganggu kinerja lembaga legislatif," tulis Moody's dalam laporan resminya. Moody's menambahkan, prospek kredit baru bisa stabil jika pemerintah dan parlemen mampu memangkas defisit anggaran.

Tekanan di pasar modal terlihat jelas dari kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Prancis bertenor 10 tahun sebesar 11 basis poin pada Kamis. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak 2002.

Selisih imbal hasil antara obligasi Prancis dan Jerman bertenor 10 tahun juga melebar ke titik terlebar sejak November 2011. Hal ini menandakan para investor meminta kompensasi atau imbalan risiko lebih tinggi untuk memegang surat utang Prancis ketimbang Jerman.

Kepala Riset Ekonomi EMEA di Natixis CIB, Alain Durre menyebut pemerintah tengah berupaya keras menahan lonjakan biaya utang ini. Menurutnya, pemerintah bisa saja mengunci target anggaran menggunakan Pasal 49.3 Konstitusi Prancis—aturan khusus yang memungkinkan UU disahkan tanpa pemungutan suara parlemen—atau menerbitkan peraturan eksekutif.

Sementara itu, Matthew Ryan, Kepala Strategi Pasar Ebury, menilai pengesahan anggaran 2027 masih sangat samar. "Kalau pun disahkan, anggaran tersebut tampaknya bakal diwarnai banyak kompromi politik sehingga masalah defisit tak terselesaikan secara tuntas," ujarnya.

Pemerintah Prancis sendiri menargetkan defisit anggaran turun menjadi 5% PDB pada 2027, dari proyeksi 5,4% pada 2026. Namun, rencana pemangkasan anggaran ini menghadapi benteng penolakan yang kuat di parlemen.

Dampak kerusuhan mulai memukul sektor riil. Jaringan Kamar Dagang Prancis mencatat lebih dari 2.000 perusahaan terkena dampak langsung hingga Selasa lalu.

Ekonom senior ING, Charlotte de Montpellier, menyebut demonstrasi ini memperkeruh prospek ekonomi yang sudah lesu. Ia memproyeksikan pertumbuhan PDB Prancis hanya mencapai 0,3% pada 2026 dan 0,6% pada 2027. Jika bentrokan terus terjadi, pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal makin terpuruk.

Sektor ritel, perhotelan, pariwisata, hingga logistik menjadi korban paling rentan. Raksasa ritel Carrefour, misalnya, mencatat sahamnya anjlok lebih dari 14% pada Rabu setelah memangkas target laba akibat merosotnya belanja konsumen dan tingginya biaya energi. CEO Carrefour Alexandre Bompard bahkan menggambarkan kondisi ini sebagai 'situasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.' 

Industri barang mewah (luxury brand) seperti LVMH juga terancam terimbas akibat menurunnya kunjungan turis asing. Kevin Thozet, penasihat portofolio di Carmignac, menjelaskan bahwa meski pasar domestik Prancis kecil, belanja turis asing terutama transaksi bebas pajak (tax-free) berkontribusi hingga 20% dari total pendapatan LVMH di Prancis.

"Enam bulan tambahan tanpa kepastian politik adalah waktu yang sangat lama dan menyiksa bagi pasar, perekonomian,serta pelaku usaha," tegas Thozet.