BI Perluas Aset Lindung Nilai Vastra, Saham Masuk Mulai Januari 2027

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan memperluas cakupan aset yang dapat dilindungi nilainya melalui kerangka transaksi Vastra dengan memasukkan saham mulai Januari 2027. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya BI memperluas akses lindung nilai dan meningkatkan fleksibilitas transaksi bagi bank mitra serta investor.

Deputi Gubernur BI Thomas A. M. Djiwandono mengatakan Vastra kini telah memasuki tahap operasional dengan melibatkan 14 dealer utama PUFA sebagai bank mitra domestik.

"Bank Indonesia telah menetapkan 14 dealer utama PUFA sebagai domestic partner bank di dalam negeri dan transaksi perdana telah dilakukan pada tanggal 9 Oktober yang lalu melalui DBS Singapura dan DBS Indonesia,” ujar Thomas dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Thomas mengatakan BI akan memperluas jumlah bank mitra dan investor yang dapat berpartisipasi dalam transaksi Vastra. BI juga akan membuat mekanisme transaksi lebih fleksibel melalui penyesuaian penyelesaian transaksi back to back dari T+0 menjadi T+1.

"Mulai Januari 2027, aset yang dapat dilindungi nilaikan melalui Vastra ini akan mencakup equity, juga akan mencakup saham yang tercatat di bank,” kata Thomas.

Perluasan tersebut diharapkan memperluas pilihan instrumen lindung nilai bagi pelaku pasar. BI juga akan terus mengembangkan partisipasi bank mitra dan investor dalam kerangka transaksi Vastra.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) berkomitmen terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menuturkan, sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat untuk meningkatkan ketahanan ekonomi di tengah tantangan ketidakpastian global yang masih tinggi.

Adapun komitmen disampaikan pada rapat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada Kamis, 24 September 2026 di Bank Indonesia. Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sepakat untuk memperkuat kebijakan fiskal dan moneter sesuai mandatnya.

Kementerian Keuangan secara konsisten menempuh kebijakan fiskal yang pruden dan berkesinambungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Defisit APBN 2026 diarahkan tetap terkendali di bawah 3,0% PDB melalui penguatan sisi penerimaan dan penajaman sisi belanja. Dari pembiayaan, penerbitan SBN dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko utang yang kuat sehingga dapat menjaga struktur utang Pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan.

"Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter melalui optimalisasi berbagai instrumen moneter sehingga dapat menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5±1% pada 2026-2027, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ramdan, Kamis, (24/9/2026) dikutip dari laman BI.

Adapun koordinasi kebijakan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ditempuh melalui lima pilar sinergi kebijakan.

Pertama, sinergi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrument kebijakan fiskal dan moneter. Kedua, sinergi dalam memperkuat ketahanan sektor eksternal di tengah gejolak global baik dari sisi perdagangan internasional dan aliran modal asing.

Ketiga, sinergi dalam mengelola kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan dan perekonomian. Keempat, koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi yang dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Kelima, koordinasi dalam upaya pendalaman pasar keuangan untuk mendukung transmisi kebijakan dan memperluas sumber pembiayaan ekonomi.