KADIN Usul Skema Syarikah Buat Kirim Pekerja Migran Terampil ke Timur Tengah

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bersama lima asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mendorong pemerintah membuka ruang penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor Skill Support Worker/Skill Domestic Worker ke Timur Tengah melalui jalur legal, selektif, dan terukur.

Waketum Bidang Perlindungan Pengusaha dan Pekerja Migran Indonesia KADIN Indonesia, Nofel Saleh Hilabi mengatakan, pemerintah perlu mengubah pendekatan dari pembatasan menuju evaluasi berbasis data tanpa mengurangi aspek perlindungan PMI.

"KADIN tidak mendorong pemerintah mengabaikan aspek perlindungan PMI. Kami justru ingin memastikan kebutuhan tenaga kerja di Timur Tengah dipenuhi melalui jalur resmi, selektif, terukur, dan terlindungi. Negara perlu hadir agar peluang kerja global tidak mendorong masyarakat masuk ke jalur penempatan ilegal,” kata Nofel di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Ia mendorong pengembangan skema Syarikah untuk penempatan PMI Skill Support Worker/Skill Domestic Worker dengan melibatkan P3MI sebagai pelaksana dan KADIN sebagai fasilitator antara pemerintah, dunia usaha, asosiasi, dan mitra negara tujuan. Usulan skema Syarikah tersebut juga menjadi salah satu gagasan utama yang dibahas dalam pertemuan KADIN dan asosiasi P3MI dengan KSP. 

"Kami menawarkan skema Syarikah dengan melibatkan P3MI sebagai pelaksana dan KADIN sebagai fasilitator. Skema ini dapat mempertemukan kebutuhan pasar kerja dengan kepentingan perlindungan PMI sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi Indonesia," ujar Nofel.

Ia menilai, skema resmi dapat menekan praktik penempatan tidak prosedural sekaligus memberikan kepastian kontrak kerja, kompetensi, upah, jaminan perlindungan, dan mekanisme pengaduan bagi PMI.

Saat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, Nofel juga meminta KSP memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan penempatan PMI ke Timur Tengah memiliki kepastian operasional.

KADIN menilai koordinasi tersebut perlu melibatkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Luar Negeri, kementerian koordinator terkait, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dia menuturkan, pemerintah dapat mempertimbangkan pembukaan penempatan secara terbatas, bertahap, dan terkontrol apabila kesiapan PMI, kapasitas P3MI, kebutuhan pasar, sistem pengawasan, serta jaminan perlindungan di negara tujuan telah terpenuhi.

“Dari sisi dunia usaha, kami siap menjadi bagian dari solusi. Kami ingin membangun ekosistem penempatan PMI yang legal, terlatih, terseleksi, terlindungi, dan memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta peningkatan devisa,” kata Nofel.

Ia menilai penempatan PMI legal dan berkualitas dapat memberikan dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi, remitansi, devisa, serta pertumbuhan industri pelatihan dan sertifikasi.

Ia juga mengusulkan pemerintah mengkaji skema pajak final bagi perusahaan P3MI. KADIN menilai skema tersebut dapat memberikan kepastian hukum, menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan mengoptimalkan penerimaan negara.