KKP Bongkar Pelanggaran Berlapis KM Maulana 23, Ini Dua Dugaan Kesalahan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan kapal perikanan KM Maulana 23 melakukan pelanggaran berlapis. Selain mematikan Vessel Monitoring System (VMS), kapal tersebut terindikasi melakukan penganiayaan hingga praktik kerja paksa terhadap awak kapal perikanan (ABK).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menegaskan, pemadaman VMS merupakan pelanggaran serius yang kini tengah diperiksa secara intensif oleh pihak KKP.

“Mematikan VMS sudah jelas salah. Kemudian dia melakukan penganiayaan di tengah laut. Dia melakukan seperti perbudakan sebetulnya. Salah,” ujar Pung di Dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Minggu (4/10/2026).

Pung menambahkan, kasus KM Maulana 23 tidak hanya terbatas pada tindak pidana perikanan, melainkan juga menyentuh ranah tindak pidana umum dan pelanggaran izin operasional.

“Artinya apa? Bukan hanya sekadar tindak pidana perikanan, tetapi ada tindak pidana umum. Mungkin terkait dengan perizinan juga akan dicabut,” tegas Pung.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Mochhamad Idnillah mengecam keras dugaan kekerasan dan tindak perbudakan di atas kapal tersebut.

“Kami sangat prihatin dan sangat mengecam terkait dengan kejadian tersebut. KKP telah menerbitkan Permen 4 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan terhadap awak kapal, termasuk terkait dengan sertifikasi,” kata Idnillah.

Ia menjelaskan, Ditjen Perikanan Tangkap kini tengah menyiapkan pemetaan data kapal dan jenis alat tangkap yang terindikasi menjalankan praktik kerja paksa, perdagangan orang, atau perbudakan. Langkah ini diambil guna melakukan evaluasi menyeluruh.

Untuk menuntaskan kasus ini, KKP menggelar investigasi bersama antara Ditjen PSDKP dan Ditjen Perikanan Tangkap guna mendalami dugaan pelanggaran berlapis, sekaligus mengevaluasi total seluruh aspek perizinan KM Maulana 23.