Danantara Revisi Rencana Kerja, Sesuaikan dengan Program Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk menyesuaikan sejumlah program prioritas baru. Revisi tersebut dilakukan guna mendukung pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta Danantara Development Management Fund (DDMF) yang menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat pengelolaan aset dan devisa negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perubahan RKAT telah dibahas dalam Rapat Dewan Pengawas Danantara yang digelar di Wisma Danantara.

"(Rapat) terkait dengan RKAT. Perubahan RKAT akibat beberapa kebijakan yang diprioritaskan, antara lain pembentukan DSI dan DDMT," kata Airlangga kepada wartawan, dikutip dari Antara, Kamis (6/8/2026).

Menurut Airlangga, hasil rapat menyepakati perubahan RKAT agar kebutuhan pendanaan dan operasional DSI maupun DDMF dapat dipenuhi.

Meski demikian, proses pembentukan organisasi DSI masih terus berjalan. Pemerintah belum mengumumkan susunan direksi maupun komisaris perusahaan baru tersebut karena masih dalam tahap finalisasi.

Airlangga menjelaskan, sejauh ini proses penyusunan anggaran untuk struktur direksi dan komisaris telah diselesaikan.

"Nanti ya, pada waktunya," ujar Airlangga saat ditanya mengenai pengumuman jajaran direksi dan komisaris PT DSI.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia telah mengelola devisa negara senilai US$ 10,5 miliar hanya dalam waktu sekitar satu bulan setengah sejak dibentuk.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden menjelaskan DSI dibentuk untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis sekaligus mencegah kebocoran devisa akibat praktik ekspor ilegal, seperti under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya dan transfer pricing.

Pemerintah menilai praktik tersebut selama ini menyebabkan sebagian potensi penerimaan negara mengalir ke luar negeri.

Karena itu, DSI diproyeksikan menjadi instrumen baru pemerintah dalam mengawasi arus ekspor komoditas strategis sekaligus meningkatkan transparansi perdagangan internasional.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa DSI mengandalkan sistem yang terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mendeteksi potensi under invoicing.

Menurut Rosan, sistem tersebut menggabungkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta sejumlah instansi lainnya.

Integrasi data tersebut memungkinkan pemerintah mencocokkan informasi mengenai harga, volume ekspor, bea keluar, hingga kewajiban pajak sehingga potensi penyimpangan dapat lebih cepat teridentifikasi.

Rosan menyebut, sejak uji coba sistem dilakukan, selisih data ekspor yang sebelumnya rata-rata mencapai sekitar 30% kini mulai menurun berkat penggunaan indeks pembanding.

Pada tahap awal, DSI memantau ekspor batu bara, kelapa sawit, serta ferro alloy beserta produk turunannya sebagai bagian dari implementasi kebijakan Ekspor Satu Pintu.

Pemerintah menjadwalkan masa evaluasi selama tiga bulan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh mulai 1 September 2026.