DEN Pilih Dekarbonisasi Fosil Dibanding Setop Batu Bara

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya W. Yudha, menegaskan batu bara masih memegang peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Menurutnya, Indonesia memilih strategi dekarbonisasi energi fosil, bukan menghentikan penggunaannya secara bertahap (phasing out), agar pasokan energi tetap terjamin selama masa transisi.

Satya menjelaskan, berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025, porsi batu bara dalam bauran energi primer mencapai 41,5% pada 2025. Kontribusinya diperkirakan relatif stabil hingga 2030 sebelum mulai menurun setelah 2040 seiring target penurunan emisi.

Penurunan tersebut disesuaikan dengan proyeksi puncak emisi Indonesia pada 2035. Perhitungan itu mempertimbangkan masih beroperasinya sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang merupakan bagian dari program pembangunan pembangkit berkapasitas 35.000 megawatt (MW).

"Strategi transisi Indonesia bukan phasing out fossil, tetapi decarbonize fossil. Yang paling penting adalah menjaga keamanan pasokan energi. Jangan sampai kita mengalami krisis energi padahal memiliki sumber daya fosil yang besar," ujar Satya dalam forum ASPEBINDO yang disiarkan secara daring, dikutip Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, batu bara tidak akan sepenuhnya ditinggalkan setelah 2035. Selain tetap dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, batu bara yang digunakan untuk pembangkit listrik akan didukung teknologi rendah karbon, seperti carbon capture and storage (CCS) maupun carbon capture, utilization and storage (CCUS), untuk menekan emisi.

Satya menilai pendekatan tersebut lebih realistis dibandingkan menghentikan penggunaan batu bara secara total. Ia mencontohkan sejumlah negara yang menghadapi gangguan pasokan energi akibat transisi yang tidak memperhatikan aspek ketahanan energi.

"Kita mengutamakan pasokan energi terlebih dahulu. Kalau aspek energy security diabaikan, kita bisa terjebak dalam krisis seperti yang pernah dialami sejumlah negara," katanya.

Data DEN menunjukkan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi fosil masih mendominasi sistem kelistrikan nasional. Dari total kapasitas terpasang sekitar 108 gigawatt (GW), sekitar 85% masih berasal dari pembangkit berbahan bakar fosil. PLTU berbahan bakar batu bara menyumbang sekitar 60,53 GW.

Sementara itu, produksi listrik nasional tercatat mencapai 165,51 terawatt hour (TWh), dengan kontribusi terbesar berasal dari batu bara sebesar 107,36 TWh. Adapun gas bumi menyumbang 22,94 TWh, energi baru dan terbarukan (EBT) 29,62 TWh, serta minyak bumi 5,59 TWh.

Di sisi lain, Satya mengingatkan implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain kebutuhan investasi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 3.000 triliun, proyek ketenagalistrikan juga terkendala proses perizinan, kebutuhan lahan yang besar, serta waktu pembangunan yang panjang.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat RUPTL perlu disesuaikan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan dinamika global.

Satya juga menilai evaluasi terhadap kinerja PLTU harus dilakukan secara menyeluruh. Hasil kunjungan DEN ke sejumlah pembangkit menunjukkan kemampuan produksi listrik tidak semata-mata dipengaruhi kualitas batu bara, tetapi juga faktor teknis seperti usia pembangkit, pemeliharaan, hingga kondisi peralatan.

Karena itu, ia mendorong dilakukannya audit teknologi terhadap seluruh PLTU di Indonesia agar penyebab penurunan kinerja pembangkit dapat diidentifikasi secara objektif.

"Kita tidak bisa langsung menyalahkan kualitas batu bara. Aspek teknis pembangkit juga harus menjadi bagian dari evaluasi agar keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga," ujar Satya.