Pemulihan Aset Eddy Tansil, Purbaya Sebut Hak Negara Tak Boleh Hilang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi, keberhasilan pemerintah dalam memulihkan aset yang terkait kasus korupsi Eddy Tansil, meski perkara tersebut telah berlangsung puluhan tahun dan lama menjadi perhatian publik.

Purbaya mengaku terkejut ketika mengetahui, aset negara dari kasus yang sudah berlangsung sejak lama itu masih dapat ditelusuri dan dipulihkan.

"Saya kaget tadi, kasus Eddy Tansil yang telah lama menjadi ingatan publik, uangnya masih bisa diperoleh lagi. Ini saya pikir prestasi yang luar biasa karena sudah puluhan tahun dikejar terus,” ujar Purbaya di Kejaksaan Agung, Senin (15/6/2026).

Dia menuturkan, keberhasilan tersebut menunjukkan, upaya pemulihan kerugian negara tidak mengenal batas waktu. Ia menegaskan negara tidak boleh berhenti mengejar pihak-pihak yang merugikan keuangan negara, meskipun kasusnya telah berlangsung lama.

“Kasus Eddy Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang,” katanya.

Purbaya menilai, keberhasilan pemulihan aset itu menjadi bukti pentingnya sinergi antarlembaga negara dalam penegakan hukum dan pengelolaan aset hasil tindak pidana. Menurut dia, selama institusi negara bekerja secara terkoordinasi, aset yang sempat hilang tetap dapat ditemukan, diamankan, dan dikembalikan kepada negara.

"Selama institusi negara bekerja sama, aset yang hilang tetap dapat ditelusuri, diamankan, dan dipulihkan,” ujarnya

Sebelumnya, Purbaya secara simbolis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 1,03 triliun yang berasal dari hasil pemulihan aset negara oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung.

Menurut Purbaya, langkah ini menunjukkan, penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan kerugian negara dapat dipulihkan melalui pengembalian aset.

“Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Purbaya dalam kegiatan BPA Fair 2026 di Jakarta Selatan, Senin, 15 Juni 2026.

Persisnya, dana yang diserahkan mencapai Rp 1,03 triliun dan berasal dari berbagai sumber pemulihan aset, mulai dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, hingga pengembalian aset dari perkara tindak pidana korupsi, termasuk kasus yang melibatkan terpidana korupsi Edi Tansil.

Dari total nilai tersebut, sebesar Rp 978,1 miliar berasal dari hasil lelang aset dalam BPA Fair 2026. Selain itu, terdapat hasil penelusuran aset tanah dan bangunan senilai Rp 30,9 miliar, serta pengembalian aset milik terpidana kasus korupsi Edi Tansil berupa uang tunai sebesar Rp 51,6 miliar. Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang untuk korban senilai Rp 19,1 miliar.

Ia secara khusus menyoroti keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Edi Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dia menuturkan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa negara tidak akan berhenti mengejar aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

“Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang,” tegasnya.

Purbaya menilai, keberhasilan pemulihan aset tersebut merupakan hasil sinergi berbagai instansi pemerintah dalam menjaga dan menyelamatkan keuangan negara. Melalui kolaborasi tersebut, aset-aset yang sebelumnya hilang atau belum berhasil dipulihkan dapat kembali diamankan untuk kepentingan negara.

Kementerian Keuangan, lanjutnya, akan mengelola seluruh penerimaan negara yang berasal dari pemulihan aset secara tertib, transparan, dan akuntabel. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal negara untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus memperkuat kerja sama dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mengoptimalkan pemulihan aset serta penyelamatan keuangan negara.