Prabowo Dapat Laporan dari Kepala Daerah Terkait Dampak Nyata MBG

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan, dirinya menerima laporan dari para kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati. Menurut dia, para pemimpin daerah melaporkan hasil riil kebijakan pemerintah pusat dalam beberapa hari dan minggu terakhir, setelah setahun berjalan, salah satunya program makan bergizi gratis (MBG.

Prabowo mencontohkan,  konsumsi rumah tangga masyarakat mengalami peningkatan setelah satu tahun pemerintahan berjalan. Kini, dampak nyata dari berbagai kebijakan pemerintah kini mulai dirasakan langsung di daerah. 

“Saya dapat laporan dari kepala-kepala daerah, beberapa gubernur, beberapa bupati, sekarang mereka baru melihat hasil real, dampak real dari berbagai kebijakan kita. Mereka mengatakan di tingkat mereka bahwa konsumsi rumah tangga meningkat,” ujar Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Presiden menambahkan, laporan dari kepala daerah juga menunjukkan perbaikan pada indikator sosial ekonomi lainnya. "Para kepala daerah melaporkan di daerah-daerah mereka sudah melihat kemiskinan menurun. Mereka juga merasakan pengangguran terbuka menurun,” kata Prabowo.

Selain dari pemerintah daerah, peningkatan konsumsi juga dikonfirmasi oleh pelaku usaha. Prabowo menyebut dirinya baru-baru ini bertemu dengan pimpinan industri dan perdagangan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“Beberapa hari lalu saya ketemu pemimpin-pemimpin industri dan perdagangan. Rombongan Apindo datang ke saya, dipimpin oleh ketua umumnya, mereka melaporkan bahwa bulan Januari ini konsumsi rumah tangga meningkat,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, para pelaku bisnis menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan konsumsi tersebut. Program ini dinilai memberikan efek berantai hingga ke desa-desa dan kecamatan.

“Mereka merasakan bahwa MBG makan bergizi gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita,” ujarnya.

Menurut Prabowo, kebangkitan ekonomi Indonesia justru akan dimulai dari kelompok masyarakat terbawah. Ia optimistis kondisi ekonomi nasional akan membaik sepanjang tahun ini.

“Dari lapisan paling bawah Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis. Saya percaya bahwa ekonomi kita akan sangat baik tahun ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan, jumlah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) atau program MBG telah mencapai 60 juta orang. Jumlah ini disalurkan melalui 22.091 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG. Zulkifli mengatakan, jumlah itu didata hingga akhir Januari 2026 ini. Adapun, targetnya mencapai 82,9 juta penerima dalam beberapa bulan kedepan.

"Sampai hari ini kita sudah, SPPG sudah 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit," kata Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dia menjelaskan, puluhan ribu dapur MBG tadi mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja langsung. Sebanyak 32.000 pegawai SPPG masuk dalam proses ditetapkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Ini menyerap tenaga kerja yang langsung ya PPPK sudah diproses 32.000. Kemudian yang di SPPG itu sudah 924.424 tenaga kerja langsung, ang langsung ya," ujar dia.

Sementara itu, data yang dikantonginya, MBG juga melibatkan sebanyak 68.551 pemasok atau suplier bahan baku. Kemudian, mitra MBG telah tercatat sebanyak 21.413.

2 Ribu Pegawai MBG Sudah Jadi ASN

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengatakan, sejumlah pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditetapkan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dia menjelaskan, mereka yang mengikuti proses rekrutmen ini adalah tiga komponen pegawai pada setiap SPPG. 

Adapun pegawai SPPG yang dimaksud dalam konteks rekrutmen PPPK merupakan jabatan inti dengan fungsi teknis dan administratif strategis, yakni Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan.

"Jadi kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahap I. Sebanyak 2.080 yang sudah menjadi ASN terhitung sejak 1 Juli 2025," kata Dadan saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, di ruang rapat, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.