Menpan RB Tegaskan Zona Integritas Jadi Benteng Cegah Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan Zona Integritas (ZI) menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan instansi pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Rini menanggapi penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 37 menjadi 34 berdasarkan laporan Transparency International. Menurutnya, capaian itu menjadi pengingat penting agar penguatan integritas birokrasi terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Zona Integritas Award ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada instansi yang punya komitmen tinggi dalam membangun integritas. Ini bukan untuk mengejar penghargaan atau sekadar apresiasi saja,” kata Rini di KemenPANRB, Rabu (11/2/2026).

Rini menjelaskan, KemenPANRB tidak hanya memberikan penghargaan kepada instansi berprestasi, tetapi juga melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan berbagai regulasi serta memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam kerangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

“Kami juga melakukan pembinaan. Kami berkoordinasi dalam program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi bersama KPK dan KSP untuk memastikan upaya pencegahan berjalan efektif,” ujar Rini.

Ia menekankan pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari program prioritas pemerintah dan dimulai dari unit kerja terkecil. Pendekatan tersebut dilakukan melalui pembangunan “Integrity Island” atau pulau-pulau integritas di setiap instansi.

Menurut Rini, penguatan zona integritas diarahkan untuk menutup celah korupsi melalui sistem pengawasan yang lebih preventif serta tata kelola yang transparan. Ia berharap perluasan zona integritas di berbagai instansi mampu memperkuat budaya antikorupsi secara nasional.

“Pencegahan korupsi ini memang harus menjadi bagian dari program pemerintah, dimulai dengan tadi membangun Integrity Island, jadi zona-zona integritas di unit yang terkecil di instansi pemerintah,” tegas Rini.

Sebelumnya, Transparency International merilis Corruption Perceptions Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi di 182 negara di seluruh dunia untuk tahun 2025.

Hasilnya, Indonesia mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi sebesar 34 dari 100, angka tersebut turun 3 poin dari tahun sebelumnya. Sehingga posisinya merosot ke peringkat 109 dari tahun sebelumnya di peringkat ke 99.

Membandingkan capaian tersebut dengan negara lain, Indonesia harus puas disejajarkan dengan negara-negara seperti Aljazair, Nepal, Malawi, Sierra Leone, Laos, dan Bosnia & Herzegovina yang beberapa di antaranya terkenal dengan negara konflik.

Pada level regional tingkat Asia Tenggara (ASEAN), posisi Indonesia ada di bawah Singapura yang mendapatkan skor 84. Malaysia dengan skor 52, bahkan Timor Leste dengan skor 44, atau pun Vietnam dengan skor 41. Indonesia hanya setara dengan Laos dengan skor 34. Meski demikian, Indonesia lebih baik dari Thailand dengan skor 33, Filipina dengan skor 32, Kamboja dengan skor 20, dan Myanmar dengan skor 16.

Maka jika disusun secara peringkat 11 negara ASEAN sebagai berikut:

Singapura: 84

Brunei Darussalam: 63

Malaysia: 52

Timor Leste: 44

Vietnam: 41

Indonesia: 34

Laos: 34

Thailand: 33

Filipina: 32

Kamboja: 20

Myanmar: 16

Sebagai informasi, parameter dalam penilaian skor Indeks Persepsi Korupsi disusun berdasarkan penilaian para ahli dan pelaku bisnis terhadap tingkat persepsi korupsi di sektor publik pada 182 negara di seluruh dunia.

Diketahui, dalam membaca skor Indeks Persepsi Korupsi, angka indeks yang besar menandakan negara tersebut sedikit bahkan hampir bersih dari tindakan rasuah. Sebaliknya, saat angkanya semakin kecil, maka negara tersebut rawan terjadi tindak koruptif.