Purbaya Minta Penyaluran Dana Bantuan Rp 20,5 Triliun Diawasi Ketat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan pemerintah pusat senilai Rp 20,5 triliun yang mulai dicairkan pada Jumat (7/8/2026).

Arahan tersebut disampaikan Purbaya saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dana bantuan itu akan disalurkan kepada 490 pemerintah kabupaten dan kota, termasuk sejumlah daerah di NTT.

Menurut Purbaya, tugas Kementerian Keuangan tidak hanya sebatas menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan penggunaan dana negara berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan," kata Purbaya dikutip dari Antara, Jumat (7/8/2026).

Ia menegaskan, fungsi pengawasan harus dijalankan secara optimal agar penyaluran anggaran tetap kredibel dan tepat sasaran.

"Jadi peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran," ujarnya.

Selain memastikan bantuan tersalurkan dengan baik, Purbaya menilai Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arahan Menteri Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran, khususnya belanja untuk pengendalian inflasi.

Salah satu langkah yang dilakukan ialah melalui Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT. Sistem tersebut digunakan untuk memantau efektivitas belanja pemerintah daerah, perkembangan inflasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain memanfaatkan sistem pemantauan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi NTT juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui sejumlah forum, seperti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT, serta koordinasi bersama Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi terkait lainnya.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga di daerah sekaligus memastikan dana bantuan pemerintah yang mulai disalurkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.