Survei Bank Dunia: 48% Responden Usaha Mikro Batasi QR untuk Hindari Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia mengungkap temuan menarik terkait perilaku usaha mikro di Indonesia dalam menggunakan pembayaran digital. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku usaha mikro, 48% responden mengaku membatasi penggunaan pembayaran melalui QR untuk menghindari pemerintah.

Temuan tersebut tercantum dalam laporan Indonesia: Unlocking Businesses' Tax Potential for Growth. Pada survei yang sama, Bank Dunia juga mencatat hanya 14% responden yang menerima pembayaran melalui transfer bank dan 4% yang menerima pembayaran menggunakan QR atau mobile payment, sementara 62% telah memiliki rekening bank.

Dikutip dari laporan tersebut, Senin (3/8/2026), Bank Dunia menilai penggunaan pembayaran elektronik memiliki kaitan erat dengan kepatuhan pajak. Lembaga tersebut menyebut perusahaan yang tidak menggunakan sistem pembayaran digital lebih cenderung menilai bahwa menghindari pajak merupakan hal yang mudah karena transaksi tunai tidak meninggalkan jejak digital yang dapat diaudit.

Sebaliknya, transaksi elektronik dinilai mampu menciptakan jejak transaksi (auditable trail) sehingga mempermudah otoritas pajak melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi.

Laporan tersebut juga mengungkap alasan di balik rendahnya penggunaan pembayaran digital oleh sebagian pelaku usaha mikro. Menurut Bank Dunia, banyak usaha kecil sengaja menghindari transfer bank untuk menghindari kewajiban pajak.

Selain itu, terdapat faktor lain berupa rendahnya kepercayaan terhadap sistem serta kekhawatiran mengenai korupsi. Sebanyak 40% responden bahkan menyatakan tambahan pajak berpotensi terbuang karena pemborosan dan korupsi.

Bank Dunia menilai preferensi terhadap transaksi tunai menunjukkan hubungan erat antara tingginya sektor informal, rendahnya integrasi dengan sistem keuangan formal, dan rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Karena itu, lembaga tersebut mendorong perluasan penggunaan pembayaran digital sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perpajakan.

Menurut Bank Dunia, perusahaan yang memanfaatkan layanan perbankan dan pembayaran elektronik umumnya memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Hal itu karena transaksi digital meningkatkan transparansi, memudahkan verifikasi, serta mempersempit ruang untuk melakukan penghindaran pajak.