Rencana Akuisisi Aset KB Bank, Menkop Ferry Siapkan Konsorsium

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono tengah mempersiapkan pembentukan konsorsium yang beranggotakan sejumlah koperasi untuk membeli aset PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) atau KB Bank.

Rencana tersebut juga mencakup pengelolaan kembali sejumlah anak usaha bank yang sebelumnya dikenal dengan nama Bank Bukopin. Ferry mengatakan, pemerintah ingin mendorong keterlibatan koperasi dalam penguasaan aset dan pengelolaan bisnis yang berkaitan dengan KB Bank. Langkah ini tidak terlepas dari sejarah kepemilikan bank tersebut yang dahulu melibatkan sejumlah induk koperasi.

"Mohon doa dan dukungannya. Kami akan ikut membeli aset KB Bank atau Kospin (koperasi simpan pinjam)," ujar Ferry di Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Menurut Ferry, keterlibatan koperasi dalam rencana tersebut memiliki kaitan historis dengan kepemilikan KB Bank pada masa lalu. Sebelum mengalami perubahan kepemilikan, bank tersebut diketahui memiliki hubungan dengan sejumlah induk koperasi. "Karena dulu KB Bank itu adalah bank yang dimiliki oleh induk-induk koperasi," ujarnya.

Skema Konsorsium

Ferry menegaskan, Kementerian Koperasi saat ini masih menyiapkan skema konsorsium yang akan melibatkan sejumlah koperasi. Melalui konsorsium tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya berpartisipasi dalam pembelian aset, tetapi juga mengambil peran dalam pengelolaan kembali anak perusahaan KB Bank.

Menkop berharap rencana pembentukan konsorsium ini dapat berjalan dengan dukungan berbagai pihak. Namun, proses persiapan masih berlangsung sehingga belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk keterlibatan masing-masing koperasi. "Doakan kami ada konsorsium koperasi-koperasi yang akan membeli aset dan juga mengelola kembali anak perusahaan dari KB Bank, Kospin," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus memacu penguatan program hilirisasi sawit rakyat melalui pembangunan pabrik minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) hingga fasilitas pengolahan minyak goreng yang dikelola langsung oleh koperasi.

Langkah strategis ini bertujuan untuk mengerek nilai tambah komoditas sawit di tingkat petani sekaligus memangkas panjangnya rantai distribusi nasional.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa pemerintah mendorong koperasi yang mengelola lahan sawit seluas 5.000 hingga 9.000 hektare untuk mampu mendirikan fasilitas pengolahan CPO secara mandiri.

Pasca-peresmian pabrik CPO milik koperasi pertama di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kemenkop berencana menambah enam pabrik serupa guna memperluas kapasitas pengolahan sawit hasil panen rakyat.

Ferry meyakini ekspansi fasilitas ini akan menjadi landasan kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya, yakni pembangunan kilang (refinery) minyak goreng milik koperasi pada tahun depan.

“Mudah-mudahan tahun depan kalau sudah ada 10 atau belasan pabrik CPO milik koperasi, kita akan bangun refinery minyak goreng,” ujar Ferry dalam acara Forum Ekonomi Politik di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ferry menjelaskan bahwa produk minyak goreng hasil olahan fasilitas koperasi nantinya akan langsung disalurkan kepada masyarakat melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Melalui skema terintegrasi ini, koperasi tidak hanya bertindak sebagai pengolah hasil perkebunan, tetapi juga memegang kendali atas rantai pasok hingga ke tangan konsumen akhir.

Selama ini, KDKMP diproyeksikan menjalankan beragam peran strategis, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok hingga penyaluran barang bersubsidi. Beberapa komoditas yang didistribusikan meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog, pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia, hingga LPG 3 kilogram dari Pertamina Patra Niaga.

Selain itu, jaringan koperasi desa ini disiapkan menjadi penyerah hasil (off-taker) produk pertanian dan perkebunan lokal. Kehadiran KDKMP sebagai pembeli siaga diharapkan membuka akses pasar yang lebih adil bagi petani, sekaligus memutus ketergantungan pada tengkulak dan praktik ijon.