Data 13 Juta Penerima BSU Tahap Finalisasi, Kelas Menengah Termasuk?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli belum merinci porsi pekerja kelas menengah dalam daftar 13 juta calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Saat ini, pemerintah masih memfinalisasi data calon penerima di Kementerian Keuangan sebelum menetapkan jumlah penerima definitif.

Yassierli mengatakan, pemerintah akan melakukan validasi dan verifikasi ulang terhadap data awal tersebut guna memastikan penyaluran BSU tepat sasaran.

“Data awal, saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi,” ujar Yassierli di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (9/11/2026).

Dia menjelaskan, hasil validasi dan verifikasi tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan komposisi akhir penerima BSU, termasuk jumlah pekerja yang berasal dari kelompok kelas menengah. “Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” kata Yassierli.

Sebelumnya, pemerintah menegaskan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak menyasar pekerja kelas menengah, melainkan pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta.

Pekerja kelas menengah dengan penghasilan hingga Rp 10 juta mendapatkan insentif melalui Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah membedakan skema bantuan berdasarkan tingkat penghasilan pekerja.

BSU diberikan kepada pekerja berpenghasilan rendah, sedangkan insentif PPh 21 DTP menyasar kelompok pekerja dengan penghasilan lebih tinggi.

“BSU untuk mereka yang gajinya di bawah Rp 3,3 juta, itu bukan buat kelas menengah,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan, pekerja kelas menengah mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP dengan batas penghasilan hingga Rp 10 juta. Melalui skema tersebut, pemerintah menanggung kewajiban PPh 21 pekerja yang memenuhi kriteria.

“Yang PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta,” kata Airlangga.

Sementara itu, pemerintah menetapkan pekerja bergaji di bawah Rp 3 juta sebagai sasaran BSU. Kementerian Ketenagakerjaan masih melakukan pengolahan data calon penerima bantuan tersebut.

“Pokoknya BSU di bawah Rp 3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU. Ya sekarang datanya masih di Kemenaker,” tutur Airlangga.

Airlangga menambahkan, proses penyaluran BSU masih berlangsung di Kementerian Keuangan. Pemerintah sebelumnya menargetkan proses penyaluran bantuan tersebut pada November 2026. “Ya ini masih diproses di Keuangan,” ujarnya.