Anggaran Tepat Sasaran, MBG Geser Fokus ke Ibu Hamil dan Balita Daerah 3T

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mempertajam sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta warga di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah strategis ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri guna mengevaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menekankan pentingnya penyesuaian ini agar anggaran negara tepat guna.

"MBG harus hadir lebih dulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena itu kita melakukan penajaman sasaran sekaligus memperkuat tata kelola agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal," kata Zulhas dikutip dari Antara, Jumat (7/8/2026).

Pemerintah mendata masih ada sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum terjangkau MBG. Kelompok ini diprioritaskan demi mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Guna memperluas daya jangkau, operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T, khususnya pada delapan provinsi dengan angka stunting tertinggi terus dipercepat. Skema indeks kemahalan harga bahan baku dan insentif sewa SPPG juga disiapkan agar penyaluran di kawasan terpencil berjalan lancar.

Zulhas menegaskan, percepatan SPPG di kawasan 3T ditargetkan rampung dalam minggu ini seiring dengan selesainya pemetaan kebutuhan di lapangan.

"Prioritas kita sekarang SPPG di daerah 3T. Sebagian besar pendataannya sudah selesai dan kita targetkan minggu ini bisa dituntaskan, termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku," ucapnya.

"Kita ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T juga mendapatkan pelayanan MBG dengan baik," tambah Zulhas.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) turut menargetkan aktivasi SPPG di wilayah 3T selesai dalam sepekan ke depan demi memperkuat tata kelola MBG.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa percepatan berbasis data ini difokuskan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan.

"Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik," kata pria yang akrab dipanggil Mas Dar itu di Jakarta, Kamis (6/8/2026).