Menko Airlangga Ingin Perluas QRIS ke Negara Anggota APEC

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (Menko Airlangga) ingin memperluas akses pembayaran digital Indonesia ke negara-negara anggota Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC). Ini merujuk pada akses pembayaran QR Indonesia Standard atau QRIS.

Airlangga mengatakan, APEC berisikan 21 negara dengan ekonomi yang besar. Atas dasar itu, negara-negara tersebut menjadi peluang positif untuk memperluas QRIS.

"Indonesia juga mendorong digitalisasi melalui ASEAN dan tentu kalau ini bisa terus didorong juga ke beberapa negara APEC dan sebetulnya digitalisasi payment untuk Indonesia itu sudah juga masuk Korea, Jepang dan Timur Tengah tetapi dengan negara APEC yang lain tentu kita akan dorong," ungkap Airlangga usai APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting I, di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Dia nampak melihat peluang ke Amerika Serikat (AS) dan China untuk memperluas QRIS cross-border payment. "Di dalam APEC ini kan ada China, ada Amerika Serikat jadi ini juga menjadi sebuah pasar yang sangat strategis buat Indonesia," ucapnya.

21 negara anggota APEC yakni Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Meksiko. Kemudian, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, serta Vietnam.

Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang menjadi negara yang lebih dahulu jadi sasaran perluasan QRIS. Sementara itu, China dan Korea Selatan segera berlaku dalam waktu dekat.

QRIS di Korsel Mulai April 2026

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea berupaya meningkatkan efisiensi pembayaran bagi masyarakat yang berkunjung ke kedua negara, salah satunya dengan memakai QRIS. Seiring hal ini, bank sentral sepakat untuk melanjutkan persiapan implementasi layanan pembayaran QR antarnegara Indonesia–Korea Selatan yang dijadwalkan mulai dapat digunakan pada April 2026.

Kesepakatan tersebut mengemuka pada High Level Meeting yang dihadiri Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur Bank of Korea pada Kamis, 5 Februari 2026. Demikian mengutip dari laman BI, Jumat (6/2/2026).

Kesepakatan pembayaran QR antarnegara tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Juli 2024. Layanan ini diharapkan meningkatkan efisiensi pembayaran bagi masyarakat yang berkunjung ke kedua negara, seiring dengan penerapan kerangka Local Currency Transaction (LCT) antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah berlaku sejak September 2024.

Melalui interkoneksi sistem ini, biaya konversi valuta asing dan biaya transaksi diharapkan dapat berkurang, sehingga turut mendukung aktivitas ekonomi sektor riil seperti perdagangan, pariwisata, dan konsumsi di kedua negara.

Kedua bank sentral juga sepakat untuk melanjutkan pembahasan kerja sama guna meningkatkan pemanfaatan layanan pembayaran QR antarnegara, termasuk perluasan fitur pembayaraan berbasis QR pada ekosistem pembayaran yang lebih luas.

Sebelumnya, Bank Indonesia dan Bank of Korea menyepakati perpanjangan perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal masing-masing negara (Bilateral Currency Swap Arrangement - BCSA) pada Kamis, 5 Februari 2026.

Perjanjian ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Gubernur Bank of Korea, RHEE, Chang Yong. Perjanjian BCSA tersebut memungkinkan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai KRW 10,7 triliun atau Rp 115 triliun.

Kesepakatan ini bertujuan untuk mendorong perdagangan bilateral dan memperkuat kerja sama keuangan antara Indonesia dan Korea Selatan.

Kerja sama BCSA juga akan mendukung penyelesaian transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, sehingga dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan regional. Kerja sama BCSA antara Bank Indonesia dan Bank of Korea pertama kali ditandatangani pada Maret 2014 dan telah beberapa kali diperpanjang (Maret 2017 dan Maret 2020).

Perpanjangan kali ini berlaku selama lima tahun, yaitu mulai 6 Maret 2026 hingga 5 Maret 2031, dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua bank sentral.

Perjanjian ini mencerminkan eratnya hubungan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan, termasuk kerja sama bidang keuangan antara kedua bank sentral.