Tak Ada Plh Wamenkeu, Purbaya Perkirakan Pelantikan Pengganti Thomas Djiwandono Februari

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa tidak ada Pelaksana Harian (Plh) wakil menteri keuangan (wamenkeu) setelah ditinggalkan Thomas Djiwandono yang terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal ini disampaikan Purbaya usai menghadiri pelantikan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Kepresidenan.

"Enggak ada (Plh), di bawahnya kan ada dirjen-dirjen. Saya ngendaliin sama wamen yang ada sekarang, enggak ada masalah," kata Purbaya, Rabu (28/1/2026).

Kemudian saat disinggung mengenai posisi wamenkeu yang akan diisi oleh Juda Agung. Purbaya menyebut, bakal dilakukan pada Februari 2026 mendatang.

"(Pelantikan) Saya dengar Februari," ujarnya.

Kendati demikian, ia belum bisa memastikan secara pasti kapan pelantikan itu bakal dilaksanakan.

"Enggak tahu, saya enggak tahu. Bertanya di dalam aja yang mau tahu bocorannya tuh," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, termasuk salah satu nama yang dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan yang kini masih belum terisi usai Thomas Djiwandono mengundurkan diri.

Purbaya mengakui telah bertemu langsung dengan Juda Agung. Dari pertemuan tersebut, nama Juda disebut sebagai kandidat yang memiliki peluang besar untuk mengisi jabatan tersebut.

"Kelihatannya (Juda Agung). Kan saya sudah ketemu dengan beliau, dan kelihatannya sih salah satu calon yang kuat ya," kata Purbaya.

Reporter: Nur Habibie

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Thomas Djiwandono, membeberkan nilai tambah (value added) yang dapat ia kontribusikan saat bergabung dengan Bank Indonesia.

Menurut Thomas, peran yang akan ia jalankan di BI pada dasarnya sejalan dengan pengalaman yang ia miliki ketika bergabung di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Mengenai value added saya masuk. Value added saya di BI sama juga sama value added saya masuk ke Kemenkeu ya kan proses saya masuk ke Kemenkeu pun juga mungkin bisa diingat saya waktu itu tim transisi di bagian ekonomi," kata Thomas dalam Media Brieding di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Thomas mengingatkan, proses dirinya masuk ke Kemenkeu sebelumnya juga berangkat dari peran dalam tim transisi di bidang ekonomi. Saat itu, ia terlibat langsung dalam proses perancangan kebijakan fiskal, termasuk membantu penyusunan anggaran negara agar selaras dengan arah kebijakan Presiden.

"Salah satu yang sebetulnya membantu ke Kemenkeu dalam hal itu di bawah Bu Sri Mulyani dan di bawah Presiden Jokowi merancang anggaran tahun berikutnya untuk supaya Presiden anggaran selanjutnya itu masuk," ujarnya.

Pengalaman tersebut, kata Thomas, membentuk pemahamannya dalam melihat kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Ia menilai pendekatan serupa dapat diterapkan di BI, khususnya dalam menjaga kesinambungan komunikasi kebijakan tanpa mengesampingkan koridor hukum yang berlaku.

Thomas menegaskan, nilai tambah utama yang ia bawa ke BI adalah kemampuan dalam membangun komunikasi kebijakan. Ia menilai komunikasi yang baik justru menjadi faktor penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan, bukan sebaliknya menggerus independensi BI.

"Tapi dari segi nilai tambahnya itu menurut saya, justru itu merekat dari segi komunikasi dari segi misalnya ada yang perlu diklarifikasi atau apa ya disitulah peran saya selama itu di Kemenkeu seperti itu saya rasa di BI juga akan seperti itu," jelasnya.

Menurutnya, independensi BI sudah diatur secara jelas dalam undang-undang. Selama kerangka hukum tersebut dijunjung tinggi, kehadiran individu dengan latar belakang tertentu tidak serta-merta dapat mengubah independensi lembaga.