Rp 200 Triliun Sudah Diguyur Tapi Kredit Masih Seret, Apa yang Salah?

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyoroti masih rendahnya penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana hingga Rp 200 triliun untuk memperkuat permodalan dan mendorong pemulihan ekonomi di sektor tersebut. Namun, kenyataannya, pertumbuhan kredit UMKM masih tertinggal dibandingkan sektor lain dalam industri keuangan.

"Memang pertumbuhan dari segi industri dan juga permintaan dan ekonomi di lapis yang dilayani oleh kelompok UMKM sampai belakangan ini memang lebih rendah daripada rata-rata," kata Mahendra saat ditemui usai menghadiri acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Menurut Mahendra, perlambatan ini mencerminkan lemahnya permintaan dari sisi industri maupun pelaku ekonomi kecil yang menjadi target utama program pembiayaan.

Meskipun begitu, Mahendra optimistis bahwa tren perbaikan mulai terlihat di sektor riil. Ia menyebut beberapa indikator menunjukkan adanya pemulihan permintaan kredit, khususnya dari UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan manufaktur kecil.

"Tapi kita sudah mulai melihat adanya pemulihan di sektor riil yang terkait dengan pembiayaan UMKM itu sendiri kita harapkan bisa membaiknya," ujarnya

Selain faktor permintaan yang masih lemah, Mahendra mengungkapkan adanya persoalan struktural di sisi penyalur pembiayaan, khususnya di perbankan.

Kinerja pembiayaan di beberapa bank, terutama kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), masih menghadapi tantangan dalam membersihkan portofolio kredit macet. Hal ini menjadi salah satu penghambat utama dalam ekspansi kredit baru bagi UMKM.

"Ada elemen yang masih tersisa terkait dengan kondisi kinerja dari pembiayaan yang ada di berbagai bank, utamanya Himbara maupun BPD Ini yang perlu dipulihkan dengan antara lain langkah melalui hapus buku hapus tagih dari mereka yang masih ada dalam catatan di perbankan terkait," jelasnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya melaporkan realisasi penyerapan dana pemerintah yang disalurkan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus meningkat. Dana tersebut disalurkan untuk memperkuat likuiditas serta mendukung pembiayaan produktif.

Beberapa bank bahkan telah mengajukan permintaan tambahan karena dana penempatan sebelumnya sudah terserap habis ke sektor riil.

"Yang berasal dari sebagian kecuali BTN belum lapor ya berapa, tapi yang lain sepertinya sudah makin besar penyerapannya. Tadi saya ketemu orang Danantara, sepertinya Mandiri akan minta lagi tuh karena uangnya sudah habis, yang Rp 55 triliun itu. Ya itu bagus ya, kita lihat seperti apa ini ya, kondisi ini. Kita akan lihat terus, kalau habis saya gelontorin lagi nanti,” ujar Purbaya dalam Media Briefing, Jumat (24/10/2025).