Koperasi Punya Peran Atasi Krisis Perumahan dan Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, hak atas hunian layak merupakan bagian penting dari keadilan sosial yang harus dirasakan oleh seluruh warga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan.

"Melalui Koperasi Jasa Jaringan Perumahan Rakyat (JAPRA), diharapkan mampu mengatasi permasalahan hunian di daerah perkotaan padat penduduk khususnya di kota Jakarta," ujarnya, Selasa (7/10/2025).

Untuk itu, ia melanjutkan, ke depannya Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) selaku mitra Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan hadir mendampingi Koperasi JAPRA dalam mengembangkan dan merealisasikan program-program strategis Pemerintah.

"Terutama kolaborasi bersama Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih di daerah tersebut," imbuh Menkop Ferry.

Menkop juga menyampaikan, koperasi menjadi instrumen utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat.

"Solusi krisis perkotaan tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Dibutuhkan kolaborasi antara masyarakat sipil, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha," tegasnya.

Kemenkop siap bersinergi dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Urban Poor Consortium (UPC), dan berbagai gerakan rakyat lainnya untuk mewujudkan hak dasar MBR, terutama dalam hal hunian, pangan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam hal ini, Kemenkop membeberkan program strategi sebagai dukungan masyarakat. Yakni, melalui inisiatif seperti Kopdes Merah Putih, Koperasi Perumahan Rakyat, serta Koperasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi Rakyat.

"Lewat Kopdes Merah Putih, Pemerintah memperkuat peran koperasi di tingkat akar rumput sebagai pusat ekonomi rakyat," tuturnya.

Selanjutnya melalui Koperasi Perumahan Rakyat, program ini mendukung Program Strategis Nasional (PSN) penyediaan 3 juta rumah.

"Saat ini, telah difasilitasi 22 koperasi perumahan melalui pembiayaan dari berbagai pihak, termasuk model perumahan gotong royong di Yogyakarta, Jakarta, Pemalang, dan Gorontalo," kata dia.

Begitu juga program Koperasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi Rakyat, pemerintah memastikan rantai distribusi pangan berjalan efisien dan harga tetap terjangkau.

Serta, mendorong produksi energi biomassa dan pengelolaan sumur minyak rakyat, agar manfaat energi dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).