Kopdes Merah Putih Pangkas Jalur Distribusi, Untung Kembali ke Petani

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mengambil langkah tegas untuk merombak tata niaga pangan nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi kunci utama dalam memangkas rantai distribusi pangan yang selama ini terlalu panjang dan merugikan.

Melalui penyederhanaan jalur ini, keuntungan perdagangan yang biasanya disedot para perantara (middleman) bakal dialihkan langsung ke kantong petani, sekaligus menekan harga pangan di tingkat konsumen.

"Pemerintah terus mendorong pembenahan tata niaga pangan nasional dengan memangkas rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang," kata Amran dikutip dari Antara, Jumat (31/7/2026).

Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini lahir dari keprihatinan atas panjangnya alur distribusi komoditas pertanian. Selama ini, hasil panen harus melewati sedikitnya tujuh tahapan, mulai dari pedagang pengumpul, distributor, subdistributor, grosir, hingga pedagang eceran sebelum akhirnya sampai ke tangan masyarakat.

Rantai yang berbelit-belit inilah yang membuat tengkulak dan perantara meraup keuntungan besar, sementara petani tetap gigit jari.

"Petani yang saya maksud kemarin adalah koperasi petani. Selama ini ada tujuh rantai perdagangan, mulai dari pengumpul, distributor, subdistributor, grosir hingga ritel. Kalau tujuh rantai ini kita hitung pada sembilan komoditas, marginnya mencapai Rp 313,08 triliun," ujar Mentan.

Mentan meluruskan bahwa angka Rp 313,08 triliun yang sempat memicu perdebatan bukanlah nilai keuntungan murni milik petani, melainkan total akumulasi margin yang berputar di sepanjang jalur distribusi sembilan komoditas pangan utama.

Hadirnya KDKMP di tingkat desa memungankan hasil panen langsung ditampung, diolah, dan dipasarkan tanpa perlu perantara yang banyak. Kementerian Pertanian mengkalkulasi bahwa dengan sistem ini, sekitar Rp 50 triliun margin perdagangan dapat diserap oleh koperasi desa, sedangkan sisa Rp 263 triliun dapat dikembalikan langsung untuk menggenjot pendapatan petani. 

"Kalau kita bangun koperasi karena sudah ada di desa, cukup ambil marginnya saja sekitar R p50 triliun secara nasional. Artinya pendapatan petani meningkat, sementara harga yang diterima konsumen juga bisa lebih murah," katanya.

Amran menekankan bahwa skema ini bukan bertujuan mematikan pelaku usaha pangan yang menjalankan bisnis secara sehat. Fokus utamanya adalah menciptakan ekosistem perdagangan yang transparan, adil, dan efisien.

"Kalau margin itu bisa dipindahkan ke petani, maka kesejahteraan petani meningkat. Di sisi lain harga kepada konsumen juga turun karena rantai distribusinya menjadi lebih pendek. Itu yang sedang kita bangun," katanya. 

Melalui restrukturisasi ini, pemerintah optimistis dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengangkat taraf hidup petani sebagai produsen utama pangan nasional. 

"Yang ingin kita ubah adalah struktur perdagangannya. Nilai tambah jangan berhenti di middleman. Harus lebih banyak kembali kepada petani sebagai produsen dan memberi manfaat kepada konsumen sebagai pembeli akhir," kata Mentan.