Tak Sekadar Sembako, Kopdes Bakal Ada Apotek, Klinik hingga Cold Storage

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa.

Koperasi desa tidak hanya dibangun sebagai lembaga usaha, tetapi disiapkan menjadi pusat layanan ekonomi yang menghubungkan petani, nelayan, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

KDKMP akan menjalankan fungsi sebagai off-taker komoditas, simpul logistik desa, penyalur subsidi, serta penggerak program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis.

Di tingkat desa, koperasi juga menghadirkan unit usaha seperti toko sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek, hingga gudang penyimpanan atau cold storage yang terhubung dengan BUMN dan mitra strategis lainnya.

Zulhas ini  menegaskan, KDKMP menjadi instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa. Koperasi desa tidak hanya dibangun sebagai lembaga usaha, tetapi disiapkan menjadi pusat layanan ekonomi yang menghubungkan petani, nelayan, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Secara nasional, perkembangan KDKMP menunjukkan capaian signifikan. Hingga saat ini, tercatat 83.382 koperasi telah berbadan hukum, 79.708 koperasi memiliki akun Simkopdes, dan 60.801 koperasi memiliki Nomor Induk Berusaha. Dari sisi fisik, terdapat 35.857 titik lahan siap dibangun, 16.180 unit dalam proses pembangunan, dan 19.222 unit telah selesai 100 persen.

Untuk mempercepat operasionalisasi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari penguatan tata kelola, percepatan pembangunan sekitar 35.000 unit hingga Agustus 2026, dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Seminar ini juga menjadi ruang dialog untuk meningkatkan pemahaman publik, meluruskan disinformasi, dan memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekonomi desa.

Pemerintah ingin memastikan KDKMP benar-benar menjadi motor ekonomi rakyat dari bawah. Dengan koperasi yang berjalan aktif, desa diharapkan semakin mandiri, petani dan nelayan memiliki daya tawar lebih kuat, distribusi pangan lebih efisien, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan.

Menko Zulhas sebelumnya mengajak kalangan dunia usaha memanfaatkan berbagai peluang investasi yang tersedia melalui program-program strategis pemerintah. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun ekosistem pangan yang kuat dan berkelanjutan. Dunia usaha perlu menjadi mitra strategis dalam memperkuat rantai pasok, distribusi, pengolahan, hingga peningkatan nilai tambah sektor pangan dari hulu sampai hilir," kata Zulhas di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Zulhas mengatakan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci agar berbagai program strategis nasional tidak berhenti sebagai kebijakan semata.

Kolaborasi tersebut juga harus mampu membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah di sektor pangan."KDMP disiapkan sebagai simpul ekonomi desa yang menghubungkan petani, koperasi, pelaku usaha lokal, dan pasar yang lebih luas," ujarnya.

Lebih dari 30.000 koperasi desa/kelurahan telah terbentuk di berbagai wilayah Indonesia dan diproyeksikan menjadi pusat distribusi pangan, penyerapan hasil produksi, serta penggerak ekonomi masyarakat dari desa.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan 35.872 gedung KDMP rampung pada Agustus 2026. Setelah pembangunan tahap awal selesai, koperasi tersebut direncanakan mulai beroperasi pada September 2026 untuk mendukung distribusi pangan, penyerapan hasil pertanian dan perikanan, serta penyaluran berbagai bantuan pemerintah.

Zulhas juga menyampaikan pemerintah menargetkan pembangunan KDMP dilakukan secara bertahap. Program tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi desa, mengurangi kemiskinan, sekaligus memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan usaha berbasis koperasi.