Bukan Sebulan, Dapur MBG Daerah 3T Ditarget Selesai dalam Sepekan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan kembali menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (6/8/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa pihaknya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait telah sepakat untuk menyelesaikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) secepat mungkin.

"Ini merupakan lanjutan dari rapat minggu lalu. Target jangka pendek kami semula satu bulan harus ada yang diselesaikan, terutama SPPG di daerah 3T seperti Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak karena angka stunting-nya tinggi," ujar Zulhas dalam konferensi pers usai Rakortas di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (6/8/2026).

"Hari ini kami memutuskan bahwa penanganan di daerah 3T akan selesai dalam minggu ini. Dari target awal satu bulan, ternyata Insyaallah bisa kita selesaikan dalam waktu satu minggu," lanjutnya.

Menurut Zulhas, target awal penyelesaian pendataan SPPG bersama BGN dan kementerian terkait disepakati sebelum 10 Agustus 2026. Namun, proses sinkronisasi ternyata berhasil dituntaskan lebih cepat dari jadwal.

"Pendataan juga kami targetkan satu bulan selesai, bahkan sebelum tanggal 10. Namun per hari ini, tanggal 6, sebagian besar sudah hampir selesai. Dengan begitu, data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pendidikan, serta BGN sudah saling terhubung," ucap Zulhas.

Meski demikian, Zulhas mengakui masih ada target yang membutuhkan waktu lebih lama dari satu bulan, yakni penambahan titik dapur SPPG di luar wilayah 3T.

"Ada juga yang belum bisa kami selesaikan dan perlu waktu lebih panjang, sekitar dua bulan. Hal itu mencakup penambahan titik dapur di Pulau Jawa, Sumatra, dan wilayah lainnya di luar 3T yang jumlahnya mencapai 10 ribu hingga 13 ribu titik," paparnya.

Selain itu, lanjut Zulhas, Rakortas turut membahas teknis penerima manfaat MBG di lingkungan pondok pesantren (ponpes), sekolah berbasis keagamaan, serta sekolah berasrama (boarding school).

"Hari ini dibahas mengenai pondok pesantren atau sekolah berbasis keagamaan dan boarding school. Bagi lembaga yang memiliki peserta didik di atas 1.000 orang, mereka diizinkan membuat dapur sendiri, tetapi tetap harus memenuhi standar SPPG. Jika di bawah jumlah tersebut, mereka wajib bergabung dengan SPPG terdekat agar lebih efisien," jelas Zulhas.

"Jadi misalnya pondok pesantren atau boarding school yang memiliki 2.000 santri atau siswa, mereka bisa membuat dapur di lokasi masing-masing, namun fasilitasnya harus sesuai dengan standar SPPG dan mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)," pungkasnya.