Stabilitas Politik Jadi Sorotan Dunia, Apa Dampaknya ke Iklim Investasi?

Liputan6.com, Jakarta - Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu di Indonesia tidak hanya menarik perhatian publik dalam negeri, tetapi juga menjadi sorotan media internasional terkemuka seperti Reuters, Bloomberg, Al Jazeera, dan Financial Times.

Sorotan global ini menunjukkan bahwa gejolak politik di Indonesia bukan sekadar masalah domestik. Hal ini juga diperhitungkan oleh para investor global dalam menilai arah pasar dan iklim investasi di Indonesia.

Respons pasar terhadap situasi ini cukup signifikan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 3,6%, penurunan terbesar dalam hampir lima bulan. Saham sejumlah bank mengalami dampak besar.

Selain itu, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dengan tenor 10 tahun naik tujuh basis poin, mencapai level 6,4%, yang merupakan level tertinggi dalam hampir tiga minggu.

Meskipun demikian, rupiah relatif stabil berkat intervensi dari Bank Indonesia.

Ekonom dari Universitas Pasundan, Acuviarta, menilai bahwa jika demonstrasi terus berlanjut, dampaknya akan terlihat pada keputusan investasi, terutama di sektor keuangan. Ia mengingatkan bahwa pengalaman krisis tahun 1997-1998 di era Orde Baru menunjukkan betapa rentannya sektor keuangan Indonesia terhadap gejolak politik dan ekonomi.

"Ya, dan saya kira sektor keuangan kan kita sudah belajar juga dari kondisi tahun 97-98, ya. Nah, meskipun sekarang saya kira kondisi sektor keuangan kita sudah jauh lebih kuat dibandingkan pada masa itu," jelasnya kepada Liputan6.com, Senin (1/9/2025).

Acuviarta menambahkan bahwa meskipun kondisi keuangan Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan masa krisis, potensi tekanan tetap ada jika situasi politik terus berlarut-larut.

Acuviarta menekankan persaingan merebut investasi saat ini sangat ketat, sehingga stabilitas politik menjadi faktor kunci. Ia juga menyoroti kompetisi dengan negara-negara seperti Vetnam dan Thailand, yang selama ini menjadi pesaing serius bagi Indonesia dalam menarik investor.

“Dan tentu saya kira kita perlu kestabilan apalagi sampai kepada situasi yang memburuk, gitu ya. Dan tentu saya kira persaingannya sangat tinggi ya. Saya kira misalkan ya seperti Vietnam, kemudian Thailand, itu adalah kompetitor yang saya kira real ya yang selama ini juga bersaing dengan kita,” ujarnya.

Meskipun begitu, ia berharap situasi ini tidak akan berkembang terlalu kompleks. Dari konferensi pers terbaru yang dilakukan oleh Presiden Prabowo pada (31/8/2025), ia menekankan bahwa kondisi ini seharusnya dapat ditangani lebih cepat, terukur, dan tetap menjaga kestabilan, agar kepercayaan investor tetap terjaga. 

Dari konferensi pers terbaru yang dilakukan oleh Presiden Prabowo pada (31/8/2025), Acuviarta menilai momentum penanganan terhadap aksi unjuk rasa agak terlambat. Beberapa tuntutan yang digaungkan publik seperti penggantian Kapolri, kemudian kebijakan di sektor keuangan belum terjawab.

Langkah presiden kemarin lebih merespons hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR yang saat ini telah dinonaktifkan.

“Dan saya kira harusnya Pak Presiden meyakinkan masyarakat harus percaya kepada pemerintah, tetapi saya kira Presiden harus membuktikan hari ini dan ke depan bahwa memang kebijakannya memang mendengarkan apa yang diharapkan oleh masyarakat,” pungkasnya.