Ada Peluang Investasi Listrik Senilai Rp 2.967,4 Triliun, Segini Porsi Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membuka peluang investasi sekitar Rp 2.967,4 triliun untuk penyediaan sektor ketenagalistrikan di Indonesia. 

Angka tersebut jadi target yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. 

"Kita ada penambahan investasi Rp 2.967,4 triliun sampai 2034. Terdiri dari pembangkit (listrik) Rp 2.133,7 triliun, penyaluran transmisi dan gardu Rp 565,3 triliun, dan lainnya Rp 268,4 triliun," jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Khusus untuk investasi pada pembangkit sebesar Rp 2.133,7 triliun, RUPTL 2025-2034 mengalokasikan 73 persen daripadanya untuk partisipasi swasta alias independent power producer (IPP). 

Dalam hal ini, sektor swasta mendapat alokasi Rp 1.566,1 triliun untuk investasi pada pembangkit listrik. Mayoritas ditujukan untuk pembangkit yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) Rp 1.341,8 triliun. 

Sementara PLN mendapat jatah Rp 567,6 triliun dari investasi pada pembangkit. Dengan rincian, sebesar Rp 340,6 triliun untuk pembangkit EBT, dan Rp 227 triliun untuk pembangkit non EBT.

Tambah 69,5 GW Pembangkit Listrik

Dalam RUPTL 2025-2034, Kementerian ESDM bakal menambah 69,5 gigawatt (GW) pembangkit listrik. Dari penambahan pembangkit 69,5 GW selama periode waktu tersebut, sekitar 61 persen atau 42,6 GW akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT). 

Adapun 10,3 GW lainnya untuk storage (15 persen), dan yang berasal dari pembangkit listrik tenaga fosil sekitar 16,6 GW (24 persen). 

Untuk EBT, sebanyak 17,1 GW di antaranya bakal dialokasikan untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kemudian air (PLTA) 11,7 GW, angin (PLTB) 7,2 GW, panas bumi (PLTP) 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan nuklir (PLTN) 0,5 GW. 

Energi Fosil Lebih Dominan pada 5 Tahun Awal

Kendati begitu, dalam 5 tahun pertama pada 2025-2029, energi fosil masih lebih dominan dari EBT, dengan 27,9 GW. 

Dengan porsi 12,7 GW (45 persen) untuk fosil dibanding 12,2 GW (44 persen) untuk EBT. Sementara untuk storage bakal dialokasikan sekitar 3,0 GW atau 11 persen. 

Baru pada 5 tahun setelahnya pada 2030-2034, Indonesia bakal lebih banyak memakai EBT dibanding fosil, dengan alokasi 41,6 GW. Dengan porsi 30,4 GW untuk EBT (73 persen), 3,9 GW untuk fosil (10 persen), dan 7,4 GW untuk storage (17 persen).

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan penyusunan dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 telah tuntas. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu.

RUPTL terbaru tersebut akan menjadi panduan penyediaan listrik nasional selama satu dekade ke depan dan disusun mengacu pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang menargetkan transisi energi hingga 2060.

Kementerian ESDM sebelumnya menargetkan penyusunan RUPTL rampung pada April 2025. Dalam prosesnya, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara tuntutan penurunan emisi karbon dan kapasitas nasional, dengan mengoptimalkan potensi energi domestik—terutama dari sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

IIF Sambut Positif Arah Kebijakan Transisi Energi

Chief Investment Officer PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), M. Ramadhan Harahap atau Idhan, menyambut rampungnya RUPTL sebagai kabar baik bagi sektor EBT.

Menurutnya, arah kebijakan dalam RUPTL sangat mendukung perluasan penggunaan energi ramah lingkungan dan membuka ruang bagi pengembangan proyek-proyek berbasis EBT.

"Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon serta mendukung agenda global terkait energi berkelanjutan," paparnya, Senin (5/5/2025).

Idhan menegaskan, IIF memiliki posisi strategis dalam mendukung implementasi proyek-proyek EBT di Tanah Air.

Sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur, IIF mampu menyediakan model pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan proyek EBT, seperti tenor panjang dan struktur keuangan yang fleksibel.

Tak hanya menawarkan pembiayaan, IIF juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan teknis sejak tahap perencanaan hingga proyek beroperasi.

Dengan pendekatan ini, IIF berupaya meningkatkan keberhasilan dan kelayakan proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia.