5 Trik Jitu Hadapi Kritik AS soal QRIS, Pemerintah Bisa Mencontoh

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Perbankan Josua Pardede, menyarankan lima langkah strategis yang dapat diambil Pemerintah Indonesia untuk merespons kritik Amerika Serikat terkait sistem pembayaran digital QRIS, yang dinilai oleh United States Trade Representative (USTR) sebagai penghambat perdagangan.

Menurut Josua, penting bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan sistem pembayarannya sambil tetap menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan Amerika Serikat. Untuk itu, pendekatan strategis dan komunikatif dinilai perlu dikedepankan.

"Untuk menjaga kedaulatan sistem pembayaran sembari meredam ketegangan diplomatik dengan AS, Indonesia perlu mengedepankan pendekatan strategis," kata Josua kepada Liputan6.com, Rabu (30/4/2025).

Pertama, pemerintah disarankan untuk memperkuat dialog teknis dengan pihak AS guna menjelaskan bahwa QRIS bukan sistem yang tertutup, melainkan bersifat inklusif terhadap pemain global yang mampu beradaptasi.

Kedua, Indonesia perlu menegaskan bahwa QRIS justru mendorong interoperabilitas lintas negara melalui inisiatif seperti ASEAN Regional Payment Connectivity (RPC), yang menunjukkan keterbukaan sistem tersebut.

Ketiga, Josua mengusulkan agar pemerintah memberikan kelonggaran terbatas, seperti kemudahan bagi wisatawan asing yang belum memiliki akses QRIS, demi mencegah kesan eksklusivitas.

Keempat, kerja sama antara sistem domestik seperti GPN/QRIS dan jaringan global perlu diperluas, antara lain melalui pengembangan antarmuka pemrograman aplikasi (API) atau standar teknis bersama.

"Terakhir, Indonesia dapat mengedepankan narasi bahwa penguatan sistem pembayaran domestik tidak hanya soal efisiensi, tapi juga terkait pengelolaan risiko sistemik dan keamanan nasional, sesuatu yang juga menjadi perhatian negara-negara maju," ujarnya.

Dengan lima langkah ini, Indonesia diyakini dapat mempertahankan QRIS sebagai simbol kedaulatan digital, sekaligus membuka ruang kerja sama yang sehat dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat.

Menurut Josua, QRIS lebih tepat dipahami sebagai upaya kedaulatan digital ketimbang proteksionisme digital. Implementasinya berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 bertujuan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, mendorong inklusi, serta memastikan bahwa data dan transaksi domestik tetap berada di dalam negeri untuk alasan efisiensi, pengawasan, dan keamanan.

QRIS bahkan telah dikembangkan dalam kerangka kerja sama lintas negara (Regional Payment Connectivity) bersama negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.

"Artinya, QRIS bersifat terbuka terhadap interoperabilitas internasional, bukan tertutup," tegasnya.

Dalam hal ini, pendekatan Indonesia mencerminkan strategi "digital sovereignty" yang sedang ditempuh banyak negara di tengah meningkatnya ketergantungan pada raksasa teknologi global.

"Jadi, menuding QRIS sebagai bentuk proteksionisme digital cenderung menyederhanakan kompleksitas kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat kemandirian infrastruktur pembayaran nasional," pungkasnya.

Sebelumnya, USTR menyoroti mengenai penerapan QRIS yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 berpotensi membatasi ruang gerak perusahaan asing untuk bersaing di pasar pembayaran digital Indonesia.

Kritik tersebut dianggap sebagai salah satu hambatan perdagangan, sebagaimana tercantum dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025.

"Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, menyampaikan kekhawatirannya karena selama proses penyusunan kebijakan kode QR oleh BI," tulis USTR.