Airlangga Lapor ke Prabowo Hasil Negosiasi Tarif Impor AS

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melaporkan hasil negosiasi terkait tarif impor yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia.

Dalam kunjungan delegasi Indonesia ke AS, Airlangga bertemu dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, serta perwakilan dari Kantor Perdagangan AS (US Trade Representative/USTR).

Tak hanya itu, Airlangga juga bertemu denganperwakilan dari perusahaan-perusahaan AS yakni Amazon, Boeing, Microsoft, hingga Google.

"Saya laporkan ke Presiden yang ditawarkan Indonesia secara prinsip melalui surat yang disampaikan 7 dan 9 April mendapatkan apresiasi ke Amerika,” ungkap Menko Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

“Surat kita relatif komprehensif, terkait non tarif barrier, dan rencana Indonesia seimbangkan neraca perdagangan," terangnya.

Demi Keadilan

Dalam pertemuan itu, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia ingin perdagangan yang adil atau disebut sebagai 'fair and square.'

Ia lebih lanjut mengatakan, Indonesia menawarkan untuk menyeimbangkan neraca dagang dengan AS.

"Mereka kan neraca perdagangannya sekitar USD 19 miliar, kita berikan lebih dari USD 19,5 miliar. Jual beli langsung USD 19,5 miliar tapi kita ada proyek yang akan dibeli dari AS," bebernya.

Selain itu, Indonesia juga meminta AS memberikan tarif yang lebih adil untuk barang-barang ekspor Indonesia.

"Kita juga mengajukan permintaan untuk tarif yang sifatnya resiprokal artinya untuk komoditas utama Indonesia yang ekspor ke AS. Kami minta tarif kita setara dengan negara lain. Apakah ke Vietnam, Bangladesh, sehingga dengan yang lain kita ada equal level playing field," imbuhnya.

"Presiden arahkan apa yang kita tawarkan adalah win-win solution dan kita tidak bedakan satu negara dengan negara lain. Artinya relatif yang kita tawarkan adalah apa yang sedang dilakukan di dalam negeri, salah satunya melakukan deregulasi melalui Satgas yang dibentuk," tambah Airlangga.

Ia menyampaikan, USTR mengapresiasi posisi Indonesia dan niatnya untuk berdialog dan berunding dengan AS.

“Kita juga tanda tangan NDA (Non Disclosure Agreement), artinya yang kita bahas hanya berada di kedua belah pihak, tidak dipublish ke masyarakat atau pihak lain. Secara geopolitik kita dianggap penting oleh Amerika Serikat,” katanya.

Diwartakan sebelumnya, Amerika Serikat menetapkan tarif tinggi terhadap sebagian impor sel surya dari negara-negara Asia Tenggara.

Agar tarif dapat ditetapkan, Komisi Perdagangan Internasional harus memberikan suara pada bulan Juni mengenai apakah industri tersebut dirugikan secara material oleh impor yang disubsidi dan didiskon.

Melansir CNN Business, tarif yang ditetapkan bervariasi tergantung pada perusahaan dan negara, tetapi secara umum lebih tinggi daripada bea awal yang diumumkan akhir 2024 lalu.

Gabungan dumping dan bea masuk imbalan atas produk Jinko Solar dari Malaysia termasuk yang terendah, yakni 41,56%.

Produk pesaingnya, Trina Solar, dari operasinya di Thailand, dikenakan bea masuk sebesar 375,19%.

AS juga berencana mengenakan tarif pada produk solar dari Kamboja lebih dari 3.500%. Keputusan ini karena produsen Kamboja memilih untuk tidak bekerja sama dengan penyelidikan AS.

"Ini adalah hasil yang sangat kuat," kata Tim Brightbill, seorang pengacara untuk kelompok manufaktur AS.

"Kami yakin bahwa mereka akan mengatasi praktik perdagangan tidak adil dari perusahaan milik Tiongkok di keempat negara ini, yang telah merugikan industri manufaktur surya AS terlalu lama,” ucapnya.

Penetapan tarif tinggi AS pada impor sel surya dari Kamboja hingga Malaysia menyusul kasus perdagangan di mana produsen Amerika menuduh perusahaan-perusahaan Tiongkok membanjiri pasar dengan barang-barang yang sangat murah.

Pekan lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terhadap kabar yang beredar soal tarif impor produk Indonesia ke Amerika Serikat, termasuk komoditas tekstil yang mencapai 47 persen.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono memastikan bahwa produk-produk Indonesia belum dikenalan tarif 47 persen.

“Menurut saya perlu diluruskan, tidak semuanya kena 47 persen karena tarif di Amerika kan beragam, dari 0 sampai sekian persen,” kata Djatmiko dalam konferensi pers pada Senin (21/4/2025).

Dijelaskannya, besaran tarif impor AS untuk produk Indonesia bervariasi, tergantung pada jenis produk dan tarif Most Favoured Nation (MFN) yang berlaku sebelumnya.

“Yang produknya 5 persen tambah 10 persen menjadi 15 persen. 10 persen tambah 10 persen menjadi 20 persen. Jadi semuanya ditambah 10 persen (tarif dasar baru),” ungkapnya.

Djatmiko merinci, tarif MFN untuk produk tekstil dan pakaian Indonesia ke AS saat ini berkisar antara 5 persen hingga 20 persen, ditambah dengan tarif dasar 10 persen dari AS.

Adapun untuk produk alas kaki, tarif MFN berada di kisaran 8 persen hingga 20 persen, yang kini akan dinaikkan tarif dasar hingga 10 persen.

“Kecuali untuk baja, aluminium, otomotif, dan komponen otomotif, yang tarif dasarnya kena 25 persen,” bebernya.

Menyusul pengumuman terkait penundaan tarif resiprokal selama 90 hari, Djatmiko memastikan, Pemerintah tengah menjalani proses negosiasi yang aktif dengan Amerika Serikat dan belum ada kesepakatan final yang dicapai.

“Jadi (pengenaan tarif) masih dinamis, kita masih menunggu perundingan dan pembicaraan selanjutnya dengan Pemerintah Amerika Serikat,” terang dia.