Sukses

66,5 Juta Mobil dan Motor Pulang Mudik Lebaran, Jawa Timur Jadi Titik Rawan

Potensi pergerakan mudik selama angkutan Lebaran 2024 sebanyak 123,8 juta orang, atau setara 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghitung sebanyak 66,5 juta mobil dan motor potensi bergerak selama arus angkutan mudik Lebaran 2024. Beberapa daerah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur akan jadi titik krusial kepadatan. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Amirulloh menghimbau agar pemudik kembali mempertimbangkan bila hendak pergi mudik dengan sepeda motor, karena rawan kemacetan di jalan non tol dan tinggi risiko kecelakaan lalu lintas. 

"Terkait pergerakan, kita bisa lihat hasil surveinya BKT memang pergerakan terbesar ada di Pulau Jawa, Jawa Timur dan Jabodetabek. Titik krusialnya ada di situ," ujar Amirulloh dalam sesi media briefing di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Adapun berdasarkan hasil survei BKT, potensi pergerakan mudik selama angkutan Lebaran 2024 sebanyak 193,6 juta orang, atau setara 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara minat masyarakat terhadap pemilihan penggunaan sepeda motor sebesar 31,12 juta orang (16,07 persen), dan mobil pribadi 35,42 juta (18,3 persen).

Sedangkan daerah asal perjalanan terbanyak berada di Jawa Timur sebesar 16,2 persen, atau setara 31,3 juta orang. Disusul Jabodetabek sebesar 14,7 persen (28,43 juta orang), dan Jawa Tengah sebesar 13,5 persen (26,11 juta orang). 

Sementara itu, untuk daerah tujuan terbanyak, yaitu Jawa Tengah sebesar 31,8 persen (61,6 juta orang), Jawa Timur sebesar 19,4 persen (37,6 juta orang), dan Jawa Barat sebesar 16,6 persen (32,1 juta orang).

Tempat Istirahat

Demi mengantisipasi pergerakan tersebut, Kementerian Perhubungan juga telah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, guna mengajak pemerintah daerah untuk ikut menyediakan tempat istirahat bagi para pemudik.

"Di Kementerian Dalam Negeri juga dihimbau agar di daerah-daerah disediakan fasilitas yang dilalui oleh pemudik, jadi tidak hanya kami di Kemenhub doang," imbuh Amirulloh.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga bakal menutup jembatan timbang dan menggantikannya sementara sebagai tempat peristirahatan, atau rest area. Pemerintah juga mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi mengelola rest area dadakan tersebut. 

"Memang tidak semua rest area mungkin bagus banget. Tapi kami juga sudah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk swasta bisa memanfaatkan rest area tersebut, kami sangat terbuka," tutur Amirulloh.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Diminta Larang Motor Dipakai Mudik Lebih dari 100 Km

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan penggunaan kendaraan roda dua berupa sepeda motor untuk melakukan mudik dengan jarak tempuh lebih dari 100 kilometer seharusnya dilarang oleh pemerintah.

Ia mengatakan hal itu bertujuan untuk meminimalkan kecelakaan lalu lintas yang menimpa para pemudik pada masa mudik Lebaran 2024, karena kecelakaan di jalan didominasi oleh kendaraan roda dua yakni mencapai 70-80 persen.

"Maka sejatinya pemudik yang menggunakan motor berjarak 100 kilometer ke atas sudah saatnya dilarang bukan diimbau lagi," katanya dikutip dari Antara, Jumat (22/3/2024).

Ia menilai masyarakat yang mudik menggunakan motor merupakan masyarakat kalangan menengah ke bawah yang tidak ikut dalam program mudik gratis yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

Sehingga penggunaan roda dua tersebut menjadi opsi satu-satunya bagi pemudik agar tiba di kampung halaman, karena di daerah tujuan tidak ada angkutan umum.

Dirinya merekomendasikan bila terpaksa menggunakan roda dua untuk mudik, masyarakat bisa memanfaatkan Program Mudik Motor Gratis atau Motis 2024.

"Umumnya masyarakat mudik menggunakan motor karena last mile di desa/daerahnya tidak ada angkutan umum, maka hanya motornya sendiri sebagai sarana mobilitas ketika berada di tujuan mudik. Lebih baik baik program Motis ini dapat diaplikasikan prioritas kepada pemudik yang tujuan mudiknya di pelosok desa," ujar Deddy.

3 dari 3 halaman

Mitigasi Rest Area

Selain itu dirinya mengatakan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebaiknya mempersiapkan mitigasi pembukaan rest area darurat, hal ini karena melihat dari masa mudik lebaran tahun sebelumnya, penyebab kemacetan yakni karena penumpukan parkir di rest area.

"Volume kendaraan jalan tol selama H-7 Hari Lebaran di tol trans Jawa biasanya naik sekitar 40-70 persen per hari. Artinya perlu ruang parkir di rest area yang mampu menampung kenaikan volume kendaraan tersebut," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan penerapan satu arah (one way) dalam masa mudik di jalan tol akan merugikan pengguna lain. Oleh karena itu dirinya merekomendasikan untuk menerapkan "contraflow" supaya memberikan rasa keadilan bagi pengguna tol lainnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.