Brasil Perketat Aturan Kripto, Transaksi Lebih dari Rp 178 Juta Wajib Menunggu 24 Jam

Liputan6.com, Jakarta - Bank Sentral Brasil mengumumkan rencana untuk memperketat pengawasan transfer mata uang kripto dengan menerapkan penundaan wajib hingga 24 jam untuk transaksi bernilai lebih dari US$ 10.000 atau sekitar Rp 178 juta (asumsi kurs Rp 17.800 per dolar AS).

Kebijakan tersebut dilaporkan oleh Unfolded dan dijadwalkan mulai berlaku pada 2027. Aturan ini akan diterapkan pada transfer ke penyedia layanan aset virtual (Virtual Asset Service Providers/VASP) di luar negeri serta ke dompet kripto kustodi mandiri (self-custody wallet).

Dikutip dari CoinMarketCap, Minggu (9/8/2026), dalam rancangan aturan tersebut, setiap transaksi kripto yang melebihi ambang batas US$ 10.000, baik dalam satu kali transfer maupun akumulasi transaksi harian, akan menjalani masa peninjauan hingga 24 jam sebelum diproses.

Penundaan itu dirancang agar otoritas keuangan memiliki waktu lebih panjang untuk menyaring aktivitas yang mencurigakan, terutama yang melibatkan stablecoin dan aset virtual lain yang semakin sering digunakan dalam transaksi lintas negara.

Langkah Bank Sentral Brasil ini sejalan dengan tren global yang mengarah pada pengetatan regulasi aset digital guna meningkatkan transparansi dan mencegah kejahatan keuangan.

Amerika Serikat dan sejumlah negara anggota Uni Eropa telah lebih dulu menerapkan atau mengusulkan aturan serupa untuk memperkuat transparansi transaksi aset digital dan memerangi pencucian uang.

Namun, pendekatan Brasil dinilai berbeda karena secara eksplisit memasukkan mekanisme penundaan transaksi sebagai titik hambatan tambahan bagi transfer yang diduga ilegal.

Brasil sendiri terus mengembangkan kerangka regulasi aset digitalnya. Pada 2023, negara tersebut mengesahkan aturan yang mewajibkan bursa kripto dan penyedia layanan aset digital untuk terdaftar di Bank Sentral Brasil.

Kebijakan penundaan transfer ini dipandang sebagai kelanjutan dari upaya tersebut, dengan fokus pada perpindahan dana lintas batas yang selama ini lebih sulit diawasi.

Bagi pengguna individu, aturan baru ini berarti transaksi kripto bernilai besar tidak lagi dapat diproses secara instan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi trader maupun pelaku usaha yang menggunakan aset digital untuk kebutuhan transaksi cepat.

Meski demikian, bank sentral menilai langkah itu diperlukan untuk melindungi sistem keuangan dari penipuan, pencucian uang, dan aktivitas ilegal lainnya.

Stablecoin menjadi salah satu aset yang paling mendapat perhatian regulator karena dianggap memiliki kemudahan penggunaan dalam penyelesaian transaksi lintas negara serta tingkat anonimitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan instrumen keuangan tradisional.

Kebijakan baru ini dinilai penting karena menunjukkan komitmen Brasil untuk menyelaraskan regulasi kriptonya dengan standar internasional. Langkah tersebut berpotensi memperkuat reputasi Brasil sebagai salah satu pemain yang lebih bertanggung jawab dalam sistem keuangan global.

Selain itu, aturan tersebut juga dapat memengaruhi negara-negara lain di Amerika Latin yang tengah mempertimbangkan kebijakan serupa, mengingat posisi Brasil sebagai ekonomi terbesar di kawasan tersebut.

Bagi bursa kripto dan VASP yang beroperasi di Brasil, aturan ini akan menuntut penyesuaian pada sistem pemantauan transaksi mereka. Perusahaan harus menyiapkan mekanisme untuk menandai dan menahan transfer yang melampaui batas yang ditetapkan agar tetap mematuhi ketentuan Bank Sentral Brasil.

Penyesuaian tersebut diperkirakan akan meningkatkan biaya operasional perusahaan kripto. Dalam jangka panjang, sebagian biaya tambahan itu berpotensi dibebankan kepada pengguna dalam bentuk kenaikan biaya transaksi atau layanan.