Hijaukan Ibu Kota Nusantara, Otorita IKN Kebut Reforestasi di Lahan Bekas Tambang

Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bertekad untuk mempercepat reforestasi area terdegradasi semisal bekas lahan tambang, untuk memastikan 65 persen wilayahnya menjadi hutan tropis.

"Kami harus bekerja keras dalam area ini. Tidak hanya menanam pohon, tapi juga membangun hutan yang asri dengan biodiversitas yang lebih baik," ujar Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Asnawati Safitri, Rabu (6/12/2023).

Melalui ajang COP28 Dubai, Uni Emirat Arab, Otorita IKN juga meluncurkan Nusantara Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC), dokumen peta jalan yang menjabarkan langkah-langkah Nusantara menjadi kota nol emisi atau bahkan negatif karbon pada 2045.

Myrna mengatakan, pihaknya akan meluncurkan Nature Positive Plan sebagai dokumen yang akan melengkapi RLDC.

"Untuk melakukan reforestasi dan mengontrol deforestasi, kami juga mengimplementasikan kebijakan moratorium perizinan sawit dan tambang. Di saat bersamaan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal dilakukan bersama dengan kementerian dan lembaga lain melalui satuan tugas khusus terkait penambangan ilegal," jelasnya.

Hutan IKN

Upaya ini dilakukan mengingat beberapa wilayah hutan IKN berada dalam kondisi terdegradasi. Sebelumnya itu merupakan industri ekstraktif dan mengonversi hutan alami menjadi hutan monokultur, perkebunan sawit, dan area pertambangan.

Untuk itu upaya reforestasi terus dipercepat, mengingat komitmen IKN bahwa 65 persen dari luas wilayah IKN sekitar 252 ribu hektare merupakan hutan tropis.

Di sisi lain, Otorita IKN juga hendak mengandalkan solusi berbasis alam mengatasi isu air yang berpotensi terjadi di wilayahnya. "Kami tidak hanya ingin mengurangi emisi, tapi kami ingin juga membuat Nusantara menjadi kota yang resiliensi iklim," kata Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN, Pungky Widiaryanto.

2 dari 4 halaman

Isu Air

Pembangunan Ibu Kota Nusantara — Sebuah rendering digital yang menunjukkan tata letak kompleks istana kepresidenan di ibu kota baru ditampilkan di lokasi pembangunannya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Indonesia, Rabu, 8 Maret 2023. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Silvia mengungkapkan nantinya di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bisa ditemukan Sumbu Nusantara, Istana Presiden, Kantor Presiden, Kantor Kementerian/Lembaga, dan juga hunian untuk ASN. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Salah satu fokusnya mengatasi isu air yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Saat musim hujan, beberapa wilayah rentan banjir sementara ketika musim kemarau terdapat potensi kekeringan.

Jadi untuk mengatasinya, kata Pungky, akan mengandalkan solusi berbasis alam untuk manajemen air. Sebagai contoh Otorita IKN akan membangun di area inti, waduk untuk menampung air yang akan digunakan di Nusantara.

"IKN juga dirancang menjadi kota spons yang yang mampu menyerap air hujan ke dalam tanah guna mencegah banjir untuk mengembalikan sirkulasi alami air. Langkah itu dilakukan bersamaan dengan peningkatan biodiversitas di kawasan IKN," tuturnya.

3 dari 4 halaman

OIKN Jawab Sejumlah Tantangan Capai Target Net Zero 2045

Istana Negara Nusantara — Pembangunan infrastruktur istana negara di Ibu Kota Nusantara sudah mulai terlihat hasilnya pada Kamis (17/8/2023). Secara keseluruhan, Otorita IKN menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai 38 persen. (foto: Abdul Jalil)

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi guna mencapai target Net Zero 2045.

“Kami memahami bahwa tidak mudah untuk mencapai tujuan ini, mengingat beberapa faktor,” kata Myrna dalam acara side event COP28 bertajuk Realizing Net Zero Emissions Indonesia's New Capital City 2045, Selasa (5/12/2023).

“Di sektor FOLU misalnya, kita harus menghadapi situasi saat ini dimana sebagian besar ekosistem hutan sedang terdegradasi.”

Menurutnya, ini merupakan warisan masa lalu dimana industri ekstraktif telah mengubah hutan alam menjadi hutan monokultur, kelapa sawit, dan pertambangan batu bara.

“Demikian pula dengan kebakaran hutan di Kalimantan Timur pada tahun 1990an yang menghancurkan sebagian besar hutan di kawasan yang kini menjadi IKN,” kata Myrna.

Meskipun demikian, kebijakan dan program reboisasi adalah suatu keharusan, kata Myrna.

“Perencanaan tata ruang kami telah menetapkan 65 persen IKN sebagai kawasan lindung yang perlu direboisasi.”

“Kami harus bekerja keras di bidang ini. Bukan sekedar menanam pohon tetapi membangun kembali hutan yang sehat dengan keanekaragaman hayati yang lebih baik.”

Tahun depan OIKN akan meluncurkan Nature Positive Plan sebagai dokumen lain yang melengkapi RLDC Nusantara.

“Untuk melakukan reboisasi dan mengendalikan deforestasi, kami juga telah menerapkan kebijakan moratorium izin baru kelapa sawit dan pertambangan.”

“Begitu pula dengan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan liar yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga hukum lainnya melalui satuan tugas khusus penambangan liar.”

4 dari 4 halaman

Di COP28 OIKN Sebut Ingin Tingkatkan Keanekaragaman Hayati Nusantara

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) menyebut Nusantara akan tetap meningkatkan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut dan terus melakukannya di tengah target men also Net Zero tahun 2045.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembangunan Kehutanan dan Sumber Daya Air OIKN, Pungky Widiaryanto dalam acara side event COP28 bertajuk Realizing Net Zero Emissions Indonesia's New Capital City 2045.

“Nusantara bukan hanya kota yang berketahanan tetapi juga kota yang memiliki sifat positif, dan kami ingin meningkatkan keanekaragaman hayati. Kami tahu bahwa ada banyak keanekaragaman yang lebih baik di Nusantara,” kata Pungky Widiaryanto, di Paviliun Indonesia Dubai Expo City, Selasa (5/12/2023).

“Tidak hanya di darat tetapi juga di laut, misalnya , lumba-lumba di Teluk Balikpapan.”

Pungky juga menegaskan bahwa target pada tahun 2045 ini juga selaras dengan kebijakan nasional.

Nantinya segala upaya yang telah ditargetkan oleh pihak OIKN tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi juga melibatkan banyak pihak.

“Nusantara adalah wilayah yang cukup besar dan akan berstatus administratif dan lokal. Lantaran kami akan melibatkan komunitas lokal dan juga masyarakat adat,” kata Pungky.