Disuntik PMN Rp 28,15 Triliun, Reputasi BUMN Bakal Naik Jadi Mudah Dapat Utang

20151107-BUMN Lanjutkan Proyek Pembangunan Tol Becakayu yang Mangkrak 17 Tahun-Jakarta — Ilustrasi pembangunan jalan. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Liputan6.com, Jakarta Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan buka suara terkait alasan kerap memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 2024 Kemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN bagi tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) BKF Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan, pemberian PMN dapat menaikkan reputasi perusahaan BUMN. Dengan ini, perusahaan negara berpotensi untuk memperoleh pembiayaan lebih besar untuk menyelesaikan sejumlah proyek.

"Di kasih PMN, (perusahaan) BUMN reputasinya naik. Reputasinya naik, dia bisa memperoleh pinjaman yang lebih besar lagi," ujarnya dalam acara Media Gathering di Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, ditulis Selasa (26/9).

Proses Pemberian PMN

Dia menyampaikan, proses pemberian PMN dilakukan secara ketat oleh pemerintah. Antara lain dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan hingga kesiapan teknologi yang dimiliki perusahaan dalam mengeksekusi sejumlah proyek yang diperoleh.

"Kita liat kinerja keuangan, kinerja operasional, kesiapan teknisnya. Kalau secara financial sustainable, secara operasional sehat, secara teknis siap, kita kasih itu ya (PMN)," ungkapnya.

Dengan ini, perusahaan BUMN yang memperoleh suntikan dana PMN kian mudah mengakses pembiayan. Bahkan, nilai pinjaman dalam jumlah besar untuk menyelesaikan sejumlah proyek.

"Dengan pembiayan lebih besar, pinjaman lebih besar, dia bisa melakukan pembangunan yang lebih besar. Jadi, ini strategi, kan kalau belanja Rp 1 triliun ya hanya menghasilkan Rp 1 triliun," bebernya.

Meski begitu, pemberian PMN tidak bisa dilakukan serta merta. Melainkan harus memenuhi sejumlah ketentuan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan dari para investor. "Kita harus hati-hati juga, harus diassessapakah misalnya BUMN sehat apa nggak, kinerja operasional ya, kesiapan teknisnya," pungkasnya.

2 dari 4 halaman

Kata Sri Mulyani

Paripurna Pengesahan RUU APBN 2023 — Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyampaikan laporan pemerintah terkait RUU APBN 2023 saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Agenda rapat paripurna kali ini adalah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mencairkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 untuk 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada triwulan I dengan total Rp28,15 triliun.

Tiga BUMN yang dimaksud Sri Mulyani diantaranya, pertama, PT Hutama Karya yang akan mendapatkan PMN sebesar Rp 18,6 triliun. Pemberian PMN tersebut lantaran Hutama Karya menjadi BUMN Utama penyelesaian jalan Tol Sumatera tahap I dan proyek tol Bogor-Ciawi Sukabumi dan tol Kayu Agung-Palembang-Betung.

BUMN kedua yang mendapatkan PMN adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. PMN yang akan diberikan sebesar Rp 3,55 triliun, dalam rangka penguatan IFG life guna menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya.

"Dari BPUI ini IFG life masih ada kekurangan di dalam penyelesaian pengalihan polis sebesar Rp 3,556 triliun yang kita harapkan bisa direalisasikan pada awal tahun 2024," kata Sri Mulyani.

BUMN ketiga yakni, Wijaya Karya akan mendapatkan PMN 2024 sebesar Rp 6 triliun dalam rangka penguatan struktur permodalan WIKA dalam mendanai proyek PSN yang sedang dikerjakan.

"Ketiga, kita mengusulkan di dalam PMN 2024 adalah Rp 6 triliun untuk PT Wijaya Karya," ujarnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Bereskan Tol Trans Sumatera Tahap I dan II, Hutama Karya Butuh Rp 34,98 Triliun

Hutama Karya akan segera mengoperasikan Jalan Tol Binjai-Langsa segmen Stabat-Kuala Bingai sepanjang 7,55 km. (Dok Hutama Karya)

PT Hutama Karya (Persero) masih membutuhkan dana sekitar Rp 34,98 triliun untuk merampungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap I dan Tahap II. Kebutuhan dana ini disebut akan dipenuhi lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun 2023 dan 2023.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan pemerintah menargetkan JTTS tahap I dan II bisa rampung di 2024, tahun depan. Sebagai langkah dukungan, HK sendiri akan menerima PMN sebesar Rp 18,6 triliun di 2024, termasuk untuk menyelesaikan proyek yang digarap Waskita Karya

"Pembangunan JTTS tahap I dan tahap II ditargetkan selesai 2024, namun masih diperlukan pendanaan melalui ekuitas sebesar Rp34,98 triliun yang diproyeksikan akan dipenuhi dr PMN tahun 2023 dan 2024," ungkap dia dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Dia mengatakan, ada dua proyek strategis nasional (PSN) yang perlu dipastikan selesai. Yakni, JTTS ruas Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (Kapal Betung) dan Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang diluar JTTS.

4 dari 4 halaman

Alokasi PMN

Jalan Tol Binjai-Stabat (Dok: Hutama Karya Infrastruktur)

Dia menjelaskan, untuk alokasi PMN tahun anggaran 2024, HK akan mengantongi Rp 6,1 triliun. Dana itu akan digunakan untuk pengerjaan tol Binjai-Langsa Rp1,29 triliun. Kisaran-Indrapura Rp638 miliar. Kuala Tanjung-Parapat Rp194 miliar. Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Rp478 miliar.

Kemudian, Sigli -Banda Aceh Rp1,8 triliun. Pekanbaru-Padang seksi Sicincin-Padang Rp2,12 triliun. Seksi Pekanbaru-Kampar Rp448 miliar.

"Totalnya untuk tahap I Rp 6,1 triliun," ujarnya.

Sementara itu, sekitar Rp 12 triliun sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan proyek garapan Waskita Karya. Ini juga masuk dalam ruas JTTS. Yakni, Kayu Agung- Palembang sepanjang 112 km.

Serta diluar JTTS, ada proyek tol Bocimi seksi Cibadak-Sukabumi Barat sepanjang 14 km. Kedua proyek ini membutuhkan dana sekitar Rp 12,5 triliun.

"Sehingga total PMN yang akan kamimterima Rp 18,64 triliun," bebernya.

PMN
Organisasi
PMN adalah singkatan dari Penyertaan Modal Negara.
Lihat Selengkapnya
PMN
BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN
Utang
Bisnis
Utang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda.
Lihat Selengkapnya
Utang
Kementerian Keuangan
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Keuangan
utang BUMN
Investor