Sri Mulyani Kedatangan Perwakilan ADB, Bahas Apa?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan dari dewan redaksi (Board of Director) Asian Development Bank di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan dari dewan redaksi (Board of Director) Asian Development Bank (ADB) di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu (23/8/2023).

Sri Mulyani mengatakan, Asian Development Bank (ADB) merupakan salah satu mitra penting Indonesia terutama dalam pembangunan pada kawasan Asia.

"Hari ini, saya menerima kunjungan dari Board of Directors (BoD)-nya di kantor @ditjenpajakri," ujar Menkeu, dikutip dari instagram pribadinya @smindrawati.

Sri mengungkapkan, dirinya bersama rombongan ADB tersebut bertukar pikiran membahas mengenai beberapa hal, utamanya terkait optimalisasi peran ADB pada kawasan Asia Tenggara.

"Saya dan rekan-rekan @kemenkeuri pun bertukar pikiran dengan rombongan yang dipimpin oleh Executive Director Sameer Kumar Khare ini," kata Menkeu.

Perkuat Kolaborasi

Menkeu pun berharap ADB dapat memperkuat kooperasi dan kolaborasi dalam mengaddress isu-isu global, karena begitu banyak isu yang tidak bisa ditangani oleh satu negara saja, misalnya pandemi dan perubahan iklim.

"Perlu ada semangat multilateralisme serta delivering faster and better..!," imbuhnya.

Adapun pada pertemuan kali ini, kedua belah pihak juga bersepakat, bahwa ADB memiliki tanggung jawab yang begitu besar, utamanya untuk terus fokus mengentaskan kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat kawasan Asia.

"Saya pastikan, Kemenkeu akan terus menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam memastikan tujuan-tujuan ini dapat terdeliver secara efektif dan efisien..!," pungkas Menteri Keuangan.

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Kucurkan Rp 40,6 Triliun untuk Bangun IKN Nusantara di 2024

Istana Negara Nusantara — Pembangunan infrastruktur istana negara di Ibu Kota Nusantara sudah mulai terlihat hasilnya pada Kamis (17/8/2023). Secara keseluruhan, Otorita IKN menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai 38 persen. (foto: Abdul Jalil)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap besaran dana yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Angkanya mencapai Rp 40,6 triliun untuk periode pembangunan di tahun 2024 mendatang.

"Belanja untuk IKN tahun depan Rp 40,6 triliun," ujar dia dalam Konferensi Pers: RAPBN 2024 dan Nota Keuangan 2024, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Alokasinya nanti termasuk untuk membangun bandara VVIP di kawasan IKN Nusantara tersebut. Dia menjelaskan ada sejumlah prioritas dari penggunaan dana tersebut. Mulai dari kelanjutan infrasruktur dasar hingga hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Namun nanti pak Bas mungkin bisa sampaikan apa yang sudah kita prioritaskan, seperti kemajuan infrastruktur, kemudian untuk komplek pemerintahan juga untuk perumahan terutama ASN awal itu ditempatnya pak Bas," kata Sri Mulyani.

3 dari 3 halaman

Proyek IKN Tak Akan Berhenti

Pembangunan Ibu Kota Nusantara — Sebuah rendering digital yang menunjukkan tata letak kompleks istana kepresidenan di ibu kota baru ditampilkan di lokasi pembangunannya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Indonesia, Rabu, 8 Maret 2023. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Silvia mengungkapkan nantinya di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) bisa ditemukan Sumbu Nusantara, Istana Presiden, Kantor Presiden, Kantor Kementerian/Lembaga, dan juga hunian untuk ASN. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Bendahara Negara juga memastikan kalau proyek IKN Nusantara tidak akan berhenti. Mengingat, dalam rencana pun pembangunannya akan berlanjut hingga 2045 mendatang.

"Apakah sustain? Kita tahu bahwa IKN dibangun dalam jangka waktu yang sangat panjang, sampai 2045 sebetulnya. Jadi yang priority di 2024 adalah untuk menopang secara perpindahan yang layak dimana kita bisa melihat pusat pemerintahan dan supportting-nya ditargetkan bisa seleai di 2024," urainya.

"Tapi perkembangan dari keseluruhan IKN sendiri akan didesain dalam jangka panjang," sambung Menkeu Sri Mulyani.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024