Koperasi Sering Jadi Tempat Cuci Uang, tapi Jarang Dilaporkan ke PPATK

Lebih lanjut, Menteri Teten menjelaskan tetap akan berpegang pada proses hukum yang tengah berjalan yang menyangkut sejumlah koperasi. Dia juga menyiapkan langkah pencegahan terjadinya TPPU di lingkup koperasi kedepannya.

"Kami tahu tadi sudah dalam proses hukum ya, jadi nanti kita proses hukumnya akan terus patuh," kata dia.

"Kemudian nanti juga untuk preventifnya kami akan tingkatkan pengawasan dan latihan-latihan bagi pengawas koperasi termasuk juga petugas-petugas koperasi, pengawas koperasi di daerah-daerah di pemerintah kota ataupun kabupaten," tambah dia.

Teten menuturkan kalau saat ini koperasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Disana diatur kalau anggota koperasi mengawasi operasional koperasinya sendiri. Maka, untuk mencegah TPPU diperlukan ada pelatihan secara mendalam.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki bakal melakukan audit pada tata kelola dan aliran dana dari koperasi. Langkah ini diwujudkan melalui kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Diketahui, PPATK menemukan aliran dana sekitar Rp 500 triliun dari 12 koperasi yang bermasalah sejak 2020-2022 lalu. Salah satu yang jadi perhatian adalah kasus koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya.

"Untuk koperasi-koperasi yang sudah dilaporkan ada indikasi melakukan tindak pidana pencucian uang, kami akan melakukan joint audit," kata dia di Kantor Kemenkop UKM, Rabu (15/2/2023).

Tak hanya berhenti di situ, kerja sama dengan PPATK akan juga menelusuri koperasi lainnya. Tujuannya melihat tata kelola dan aliran dana dari koperasi-koperasi, khususnya KSP.

"Bahkan kami minta kerja sama dengan PPATK untuk melihat lebih jauh karena kami khawatir ada praktik koperasi yang seperti gagal bayar karena ada salah pengelolaan atau governance-nya kurang," ungkap dia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menerangkan maksudnya mendatangi kantor Kemenkop UKM. Salah satunya menyetorkan data terkait potensi TPPU di lingkungan koperasi.

Selain itu, membahas mengenai kelanjutan kerja sama antara lembaga dan kementerian tersebut. Harapannya mampj meningkatkan aspek pengawasan terhadap koperasi-koperasi di Indonesia.

"Karena beberapa hal seperti yang teman-teman pahami sekarang kita melihat ada beberapa kasus yang terkait dengan KSP yang perlu kita tindaklanjuti lebih jauh. Nah untuk itulah koordinasi sinergitas dan langkah bersama itu perlu kami lakukan bersama dengan Kementerian yang dipimpin oleh Pak Teten," urainya.

Lebih lanjut, Ivan menerangkan tujuan kolaborasi kedepannya untuk melindungi masyarakat. Dia menegaskan kerja sama ini nantinya akan berjalan dalam bentuk konkret.

"Prinsipnya kita akan melindungi masyarakat, koperasi harus tumbuh, kuat, hebat dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan," kata dia.

"Tapi disisi lain harus akuntabel mematuhi aturan yang ada dan tentunya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang," sambung Ivan.