Paripurna DPR Setuju Destry Damayanti Jadi Gubernur BI Periode 2026–2030

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2030, Selasa (1/9/2026). Pengesahan ini dilakukan setelah seluruh anggota dewan menyetujui laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari Komisi XI DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung pengambilan keputusan tersebut dalam sidang paripurna.

"Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?" tanya Puan kepada para peserta sidang.

"Setuju!" jawab anggota DPR RI yang hadir secara serentak.

"Terima kasih," ucap Puan seraya mengetok palu sidang tanda pengesahan.

Persetujuan tersebut sekaligus menetapkan tiga calon pimpinan BI terpilih hasil pilihan DPR RI, yaitu Destry Damayanti sebagai Gubernur BI (2026–2030), Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI (2026–2031), dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI (2026–2031).

Usai ketok palu, Puan mengundang ketiga calon pimpinan BI tersebut untuk maju ke depan dan berfoto bersama pimpinan DPR RI, sembari menitipkan pesan agar mereka menjaga amanah lembaga.

"Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh integritas," tutur Puan.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, membacakan laporan hasil uji kelayakan dalam forum paripurna. Ia menyampaikan bahwa penetapan ketiga nama tersebut diambil secara musyawarah mufakat setelah melalui serangkaian proses fit and proper test.

"Komisi XI DPR RI berdasarkan keputusan musyawarah mufakat menyetujui dan menetapkan Saudari Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2030," jelas Misbakhun.

Misbakhun memaparkan, Komisi XI telah menggelar ujian bagi Destry Damayanti dan Aida S. Budiman pada 26 Agustus 2026, disusul Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori pada 27 Agustus 2026, sebelum akhirnya menyepakati nama-nama terpilih untuk disahkan di Rapat Paripurna.